RSS

review CEDAW ( Implementas Konvensi Internasional terhadap UU Indonesia (UU tentang perlindungan perempuan ) )

20 Apr

Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak asasi manusia. penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia.  Perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan perempuan. Banyak perjuangkan untuk melindungi hak asasi perempuan dan kebebasan bagi perempuan, namun sampai dewasa ini hasilnya belum signifikan. Mengatasi hal ini, di perlukan berbagai instrumen internasional maupun nasional tentang perlidungan hukum terhadap hak asasi perempuan. Ditaraf internasional perjanjian – perjanjian atau pun konfrensi telah banyak yang membahas tentang hak azazi untuk perempuan, bahkan didalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) tahun 1948 telah ada dimuat , kemudian ada International Covenant on Civil and Political Rights (Kovensi Hak Sipil dan Politik) tahun 1966), International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights (Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) tahun 1966, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979, Vienna Declaration (1986), Declaration on the Elimination of Violence Against Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) tahun 1994, dan yang paling monumental adalah Beijing Declaration and Platform for Action (1995). Yang menjadi perhatian adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik Disamping pasal – pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, dan di saat perceraian, memiliki harta sendiri, hak atas upah yang sama hak perawatan dan bantuan istimewa.

Dalam hal ini melihat hak azazi pada perempuan saya menggunakan acuan kepada CEDAW, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini terdiri dari 30 pasal, pada dasarnya konvensi ini tidak jauh berbeda dengan deklrasi of human right nya PBB tapi terdapat beberapa tekanan – tekanan yang diberikan oleh konvensi ini menyangkut hak – hak perempuan, seperti pada pasal 11 tentang hak kerja, pasal 12 dalam bidang kesehatan, pasal 14 tentang perempuan pedesaan, Pasal 15  persamaan hak antara laki – laki  dan perempuan di hadapan hukum. Pasal 16 menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan.

Point penting dalam pasal – pasal yang berbeda tersebut adalah :

Pada pasal 11 mengatur tentang hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan selama masa kehamilan seperti

–           hak untuk mendapatkan Tidak dipecat atas dasar kehamilan atau atas dasar status perkawinan,

–           hak untuk mendapatkan cuti selama kehamilan,

–           hak untuk tidak mendapatkan pekerjaan yang berbahaya selama masa kehamilan,

–          dan hak untuk mendapatkan jasa penitipan anak.

Pada pasal 12 mengatur tentan kesehatan perempuan, bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental , khususnya pelayanan yang berkaitan dengan KB, kehamilan, persalinan dan sesudah masa persalinan (termasuk makanan bergizi dalam masa kehamilan).  terutama hak untuk:

–          Bebas dari kematian pada saat melahirkan

–          Perkembangan kesehatan sejak kanak-kanak

–          Berada dalam lingkungan yangsehat dan terbebas dari polusi industri;

–           Pengobatan dan bebas dari penyakit yang menular termasuk yang berhubungan dengan kerja

–           Mendapatkan pelayanan dan perhatian medis.

Pasal 13 : Hak lainnya dalam bidang ekonomi dan social  ( isinya sama dengan Declaration of human right )

Selain itu konvensi CEDAW juga memeberikan hak – hak khusus bagi perempuan pedesaan, yang terdapat dalam pasal 14, yang berisikan

–          Hak untuk  memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga berencana.

–          Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial. Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya.

–          Untuk membentuk kelompok – kelompok  swadaya dan koperasi

–          supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswastaan).

–          Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.

Pasal 15 Konvensi Perempuan mencantumkan persamaan hak antara laki – laki  dan perempuan di hadapan hokum ( isinya sama dengan Declaration of human right )

Pasal 16 Konvensi Perempuan menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Isinya hampi r sama dengan deklrasi umum hak azazi manusia tapi memberikan penekanan kepada peranan Negara  menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi.

Pasal 17 sampai 22 CEDAW membahas tentang mekanisme pelapran dan pemantaunan  perkembangan dari pelaksanaan CEDAW, Negara yang beratifikasi  berkewajiban menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah legislatif, yudikatif, adminsitratif atau lainnya, sebagaimana telah diadopsi oleh Negara tersebut. Laporan tersebut diserahkan kepada Sekertaris Jenderal PBB, sewaktu siding umum PBB, (kelemahan cedaw) tapi sayang sekali konvensi ini tidak menjelaskan lebih rinci tentang mekanisme dari komite di setiap Negara yang meratifikasi, selain itu CEDAW juga tidak menjelaskan hak perempuan tentang menyalahgunakan kodratnya seperi menjadi laki – laki atau sebaliknya dan juga tidak menjelaskan tentang hak perempuan dalam menentukan pilihan menyukai sesame jenis hanya ditekankan pada hubungan antara laik – laki dan perempuan.

Di Indonesia, sesungguhnya sudah cukup banyak perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Telah banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dimplemetasikan dalam kehidupan sehari – harinya,namun hak asasi perempuan masih belum terlindungi secara optimal, bahkan dalam pembukaan UUD 1945 pun telah disinggung masalah HAM di Indonesia “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan “. Dan didalam pasal pun juga telah di bahas yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2 (1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan selain itu Secara garis besar UU yang mengatur tentang hak azazi manusia di Indonesia terdapat dalam UU No 39 tahun 1999.

Dari konvensi CEDAW tersebut pemerintah kita juga telah  telah meratifikasinya melalui UU No. 7 tahun 1984. Dan masih merujuk pada konvensi tersebu dibentuk pula Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Beberapa tahun kemudian dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas  Perempuan), berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998 untuk memperjuangkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Lantas pada tahun 1999 disahkan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, disusul dengan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terakhir juga dilakukan amandemen UUD 1945, yang di dalam amandemen IV menempatkan lebih banyak pasal mengenai hak asasi manusia.

Konvensi CEDAW yang membahas tentang hak sipil dan politi perempuan diratifikasi oleh Indonesia kedalam beberapa pasal seperti UU No. 68 tahun 1958 tentang hak politik perempuan, UU No. 7 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,selain itu dalam undang – undang ini juga dijelaskan tentang perlindungan dibidang ketenagakerjaan untuk perempuan. Selain pasal tersebut UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu juga telah memberikan peluang baru bagi perempuan dengan menetapkan pasal 65 ayat 1 yang memberikan kesempatan bagi partai politik di berbagai tingkat untuk mewakilkan suaranya kepada perempuan sekurang – kurangnya 30 %. dan dengan diratifikasinya konvensi ini membawa Indonesia ke dalam kepemimpinan yang berbeda yaitu pemilu tahun 2001 telah berhasil menjadi kan perempuan pertama Indonesia menjadi president.

Selain pemerintah juga mengesahkan undang – undang UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang – undang kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan kalau tindakan tersebut bukan masalah internal di rumnh tangga saja, tapi merupakan penghormatan terhadap hak azazi manusia,keadilan dan kesetaraan gender non diskiriminasi dan perlindungan korban yang kesemua ini juga diatur dalam konvensi CEDAW.

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menangani dan memperuangkan hak azazi perempuan meskipun dalam prakteknya masih ada yang tidak sesuai kita lihat dari yang diharapkan dan yang telah diatur dalam perundang – undangan.

Opini Penulis

            Menurut  saya kesetaraan gender atau feminisme yang digaungkan oleh perempuan saat sekarang ini bukanlah kesamaan dalam segala bidang dengan lakin – laki yang artinya apapun yang dikerjakan laki – laki harus juga bias dikerjakan oleh perempuan, menurut saya bukan itu karena sampai kapanpun kodrat perempuan akan selalu berada dibawah laki – laki , lain hal lagi jika kita melihat dari sudut pandang femins radikal.

 Dalam hemat saya kesetaraan yang diminta perempuan disini merupakan pengakuan terhadap perempuan kalau mereka ada, mereka juga manusia dan harus diperlakukan secara manusia juga, dia juga mengingnkan suaranya didengar oleh khalayak banyak, dan walaupun mereka mengingnkan kepeminpinan dalam kehidupan sosialnya seperti dalam partai politik, toh didalam rumah tangganya pun dia tetap harus tunduk dan patuh terhadap suaminya, nah dalam keadaan tunduk dan patuh inilah perempuan tersebut tidak mengingnkan  adanya perlakuan yang semena – mena dari suanminya.  Tapi ini menjadi dilemma ketika perempuan itu juga yang mendatangkan ketidak adilan bagi dirinya sendiri seperti kelompok radikal tadi, yang telah menyimpang dari apa yang digaungkan oleh kelompok perempuan lainnya , yang sangat ekstrim melihat laki – laki.

 
Leave a comment

Posted by on April 20, 2011 in goresan semasa kuliah

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: