RSS

Mempertanyakan kembali Nasionalisme Masyarakat di Kalimantan Barat. (Perbatasan RI – Malaysia )

Mempertanyakan kembali Nasionalisme Masyarakat di  Kalimantan Barat. (Perbatasan RI – Malaysia )

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia yang  terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama dan pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dianut masyarakatnya pun berbeda-beda. Nilai-nilai tersebut kemudian di satu padukan dan diselaraskan dalam Pancasila. Nilai-nilai ini penting karena merekalah yang mempengaruhi identitas bangsa. Oleh karena itu nasionalisme dan integrasi nasional sangat penting untuk ditekankan pada diri setiap warga Indonesia agar bangsa Indonesia tidak kehilangan Identitas. Namun kita lihat saat sekarang ini, identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar baik secara lansung atau tidak lansung.

Perbatasan merupakan wilayah yang rawan untuk terjadinya konflik, baik konflik kepentingan politik, ekonomi ataupun budaya, karena itu kesungguhan pemerintah dalam menjaga perbatasan wilayahnya sangat dipertanyakan, tidak hanya mengawasi agar wilayah tersebut di caplok oleh negara lain, tapi hal yang juga harus di perhatikan adalah warga yang berdomisili di perbatasan tersebut.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang tidak hanya berdekatan secara geografis tapi memiliki keturunan ras yang sama yaitu ras Malayan mongoloid. Karena kesamaan inilah yang seharusnya hidup berdampingan secara rukun dan damai tapi ternodai dengan faktor – faktor kesamaan ini juga.

Perbatasan negara Indonesia tepatnya di pulau Kalimantan dengan negara Malaysia telah menimbulkan konflik diantara kedua negara ini, entah siapa yang seharusnya disalahkan dalam kecendrungan masyarakat di perbatsan ini yang secara sadar rela berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia.

Permasalahan akan muncul ketika fenomena pergantian kewarganegaraan ini dipertanyakaan menggunakan semangat identitas dan nasionalisme masyarakat di Kalimantan itu sendiri, karena fenomena yang terjadi saat sekarang ini adalah banyaknya warga Negara yang tinggal di perbatasan Kalimantan tersebut yang menggunkan fasilitas dari Malaysia bahkan rela pindah kewarganegaraan.

1.2.Rumusan Masalah

  1. Bagaimana keadaan wilayah di daerah perbatasan di Kalimantan tersebut ?
  2. Bagaimana fenomena ini dilihat dari konsep identitas, nasionalisme dan transformasi identitas etnik serta interaksi social yang berlansung?
  3. Siapa yang salah dalam kasus tersebut?

1.3.Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan tulisan ini adalah untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia di Kalimantan dengan negara Malaysia. Dan siapa yang berperan dalam menciptakan atau bertanggung jawab dalam permasalahn tersebut.

1.4.Landasan Teori 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori  Konsep identitas,nasionalisme dan transformasi identitas.

  • Identitas nasional

Kata identitas terdiri nasional yang terdiri dari 2 suku kata ini bias kita artikan secara terpisah

-          Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikkannya serta membedakannya dengan hal-hal lain

-          Nasional berasal dari kata nasion yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosio-kultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan serta ideologi bersama.

Jadi identitas nasional adalah Identitas Nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia

  • Nasionalisme

Makna Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.[1]

Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan – kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa;menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, danmenganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.[2]

  • Interaksi Sosial

Jika kita berbicara mengenai permasalahn hubungan antaretnik, kita tidak dapat mengelak dari konsep interaksi social, karena interaksi social merupakan awal dari relasi dan komunikasi social antar manusia. Interaksi social merupakan sebuah proses dimana dilakukan oleh setiap orang ketika dia bertindak dalam sebuah relasi dengan orang lain. Interaksi social merupakan suatu yang komplek, dilalui oleh setiap orang.

Interaksi juga bisa diartikan sebagai sebuah proses untuk menyatakan identitasnya terhadap orang lain, dan penerimaan pengakuan atas identitas diri tersebut sehingga terbentuk perbedaan identitas antara seseorang dengan orang lain, (Schaver,2001) [3]

Untuk memahami interaksi social kita harus memahami unsur dan proses dan proses interaksi sosial.

Unsur – unsur interaksi sosial[4]:

-          Struktur social

-          Tindakan social

-          Relasi  social

-          Immperesion management

Sedangkan proses interaksi social adalah[5] :

-          Pertukaraan social

-          Kerjasama

-          Persaingan

-          Konflik

  • Transformasi Identitas

Transformasi politik merupakan konsep yang lahir untuk menjelaskan proses perubahan yang terjadi dalam satu kelompok masyarakat yang heterogen yang pada akhirnya akan mengubah budaya dari salah satu kelompok yang terdominasi.[6]

Transformasi Identitas bisa menbawa danpak negative karena akan mengakibatkan terkikisnya atau hilangnya rasa identitas asli dari masyarakat yang terdominasi dan hasilnya akan mengakibatkan berpalingnya masyarakat tersebut dari identitas aslinya sendiri.

 

BAB II. PEMBAHASAN

 

2.1. Keadaan wilayah dan penduduk  di  perbatasan Kalimantan.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

Di Kalimantan Barat misalnya yang lansung berbatasan dengan  Serawak Malaysia Timur membentang sepanjang 966 kilometer, mempunyai luas sekitar 2,1 juta hektar  atau hampir seluas Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Provinsi Sulawesi Utara. Secara administratif meliputi 5 wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu dengan 15 Kecamatan dan 98 Desa.[7]

Kondisi geografis dan Topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang masih terisolir, karena keterbatasan prasarana jalan, transportasi darat, sungai serta fasilitas publik lainnya. Kondisi ini berdampak pada kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan dan skill masyarakat daerah perbatasan yang masih tertinggal dibanding dengan masyarakat daerah Serawak.

Penduduk dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, karena akses yang mudah serta ketersediaannya fasilitas yang lebih baik. Kawasan perbatasan terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak,  lebih 60% penduduk masyarakat Puring Kencana juga memiliki KTP Malaysia dan termasuk Surat Peranak (Akte Kelahiran),[8] hal ini dikarenakan mereka lebih senang mendapatkan akte kelahiran dari Pemerintah Malaysia.

Di bidang pendidikan, usia anak-anak yang bersekolah, lebih memilih sekolah di Malaysia dengan perbandingan dalam tahun ajaran 2008 hanya 13 anak yang masuk SD di Puring Kencana, sedangkan 83 anak lainnya memilih sekolah di Malaysia. Alat ukur (mata uang) yang digunakan lebih dominan ringgit dari pada rupiah. [9]

Realitas yang memprihatinkan ini disebabkan kondisi daerah yang pembangunannya terbelakang dan terisolir (indikator daerah tertinggal dan aksebilitas rendah). Penduduk dalam melakukan aktifitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, hal ini karena akses yang mudah serta ketersediaan fasilitas yang lebih baik (menjadi hinterland Serawak). Ketergantungan perekonomian masyarakat perbatasan hampir semua barang dan jasa, tempat menjual hasil bumi masyarakat di wilayah Malaysia.

Kesenjangan kehidupan yang tejadi di daerah perbatasan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh ketimpangan infrastruktur dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah RI, contohnya seperti harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, Masyarakat lebih memilih masuk ke wilayah Malaysia untuk memenuhi kebutuhannya, bisa kita bayangkan harga semen 1 juta rupiah per sak, bensin 25 ribu rupiah per liter, sementara di negara tetangga, lebih murah, di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, warga bergantung pada pasokan listrik dari Malaysia. Jalan aspal di kawasan itu juga dibangun kontraktor Malaysia [10]

Karena ketimpangan inilah masyarakat  di perbatasan Kalimantan rela menyerahkan wilayahnya masuk ke negara tetangga. Mereka telah memindahkan patok-patok perbatasan ke wilayah negara tetangga, dan ini juga yang menjadi motivasi bagi masyarakt di perbatsan untuk  berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia.

Yang lebih ironis lagi masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur  tidak menmgenali sendiri president mereka , mereka lebih kenal dengan PM mentri Malaysia.

2.2. Bagaimana Fenomena Hubungan  ini dilihat dari konsep Identitas, Interaksi social,  Nasionalisme, dan Transformasi Identitas Etnik.

Fenomena yag terjadi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia bisa  kita lihat dengan menggunakan konsep identitas, kita tahu identitas adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia itu sendiri, tapi bagaimana dengan sebuah identitas jika dikaitkan dengan permasalahn yang terjadi dikalimantan itu sendiri ?

Dalam kasus di Kalimantan identitas dari masyarakatnya bisa dikatakan telah tergadaikan, mereka lebih memilih diakui sebagai masyarakat Malaysia, jika kita lihat bagaimana konsep identitas menjelaskan apa yang melekat yang menjadi cirri utama dari sebuah identitas telah memudar di daerah perbatasan, tapi permasalahan ini tidak bisa kita lepaskan dari peran serta pemerintah di daerah kawasan tersebut, jika Identitas suatu kawasan telah dipertanyakan maka akan berdampak kepada rasa nasionalisme dari dimana Negara yang mereka tepati, jika berpijak  pada kasus di Kalimantan  nasionalisme masyarakat pun telah terkikis, yang disebabkan karena  beberapa faktor seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi pembangunan, pendidikan dll, karena Jika kita hubungankan jiwa nasionalisme dengan keadaan perekonomian maka  akan terlihat seperti  dua sisi mata uang yang sangat erat hubungannya.

 Bagaimana mungkin rasa nasionalisme itu bisa terbangun jika kualitas hidup secara ekonomi rendah. Apalagi dengan gaji yang ditawarkan cukup menggiurkan. Rasa nasionalisme bisa kalah hanya karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Kondisi ini seolah-olah memberikan pembenaran bahwa nasionalisme bangsa ini mulai redup. Apalagi warga diperbatasan yang pendidikannnya minim. Faktor ini tidak akan menjadi hal yang tidak masuk akal jika kasusnya yang terjadi di Kalimantan seperti itu, masyarakat mana yang akan menolak jika diperhatikan seperti itu dan ditambah lagi dengan kekurang perhatian dari pemerintah sendiri.

Melihat keadaan yang seperti ini siapa yang harus dipersalahkan? Karena Salah satu faktor keterbelakangan secara ekonomi di perbatasan adalah diskriminasi ekonomi yang dilakukan pemerintah.  Kehidupan warga begitu kontras jika dibandingkan dengan daerah lain. Prioritas pembangunan yang dijanjikan pemerintah tidak sebanding dengan penghasilan kekayaan alam yang dikeruk.  Warga perbatasan tetap saja menggantungkan hidupnya di Malaysia. Mereka lebih betah tinggal di Malaysia walaupun harga diri mereka terkadang terinjak-injak, mereka diperkerjakan sebagai buruh kasar, pembantu rumah tangga, bahkan ada sebagian lagi bekerja di perkebunan karet milik warga Malaysia.[11]

Perubahan pengakuan dan berkurangnya rasa nasionalisme dari masyarakat di perbatasan Kalimantan ini terjadi karena interaksi yang secara terus menerus diantara masyarakat Serawak dan perbatsan Kalimantan, hampir setiap hari mengadakan kontak baik  kontak ekonomi, politik ataupun pendidikan, bahkan untuk bahan pokok sehari-hari, warga di perbatasan tetap bergantung ke Malaysia, ratusan bahkan ribuan warga bekerja di Sarawak, Malaysia Timur karena  konsep interaksi social melihat hubungan akan terjalin dan akan saling mempengaruhi jika terjadi secara berkesinambungan dan dalam kasus ini masyarakat di perbatasan lebih memilih berinteraksi dengan masyarakat di Serawak karena jarak dan fasilitas yang mencukupi selain itu proses kerjasama dan pertukaran social yang dilihat oleh konsep interaksi social pun terjadi di kawasan ini, seperti pemberian fasilitas yang bagus dan bisa dikatakan canggih oleh pemerintah Malaysia kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan gratis,sekolah gratis dan fasilitas yang tidak di diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada mereka.

2.3.Siapa yang salah.

Dalam pergantian kewarganegaraan ini terjadi konflik diantara masyarakat diperbatasan dengan diri masyarakat itu sendiri dan masyarakat dengan pemerintah dan yang untung dalam kasus ini adalah Malaysia karena dengan begini Malaysia semakin memantabkan eksistensinya terhadap Indonesia.

Konflik internal terjadi dalam diri masyarakt perbatasan itu sendiri, jauh dalam lubuk hatinya yang terdalam, sebenarnya mereka tidak mengingkan ini terjadi, menurut salah satu warga yang diwawancarai oleh tim metro tv, “macem mana lagi, kita diberikan fasilitas yang tidak diberikan oleh pemerintah kita sendiri.” Dan ironisnya sewaktu ditanya siapa  president Indonesia, dia menjawab “ kalau saye tidak salah Susilo bambang Yudoyono, apa dah ganti? ”[12].

Indonesia terasa jauh di desa-desa Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Warga di sana hidup dalam tatanan sendiri yang terpisah dari hiruk-pikuk perpolitikan Indonesia yang jauh. Dalam beberapa aspek, mereka justru lebih dekat dengan negara tetangga, Malaysia, dibandingkan Indonesia.

Ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga itulah yang menjadikan Indonesia semakin jauh dan asing di mata warga, semakin terbuka peluang terjadinya transformasi budaya di perbatasan, ditambah lagi dengan Masyarakat di kedua sisi batas ini,jika kita lihat dari sejarahnya merupakan dua etnik yang sama dan yang sebagian masih bertalian saudara, dipaksa untuk memiliki identitas bangsa yang berbeda melalui perjanjian dua negaranya.

Terputusnya ekonomi masyarakat perbatasan dengan ekonomi nasional adalah buah dari berpuluh tahun kebijakan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa. Kebijakan itu menempatkan wilayah perbatasan sebagai halaman belakang yang diabaikan.

Nasionalisme yang membabi buta, dan sentralisasi ekonomi yang menempatkan daerah di luar Jawa sebagai daerah modal untuk dieksploitasi, telah menutup mata terhadap realitas kesenjangan itu. Di ujung kekuasaan Orde Baru, kesenjangan itu membuahkan konflik etnis yang berdarah-darah di beberapa wilayah Kalimantan, juga di beberapa wilayah Indonesia.[13]

Jadi dalam kasus pergantian kewarganegaraan yang terjadi di perbatasan Kalimantan jika kita berlandaskan pada konsep – konsep yang telah di jelaskan diatas, maka pergantian ini wajar adanya jika factor – factornya sama seperti yang diatas, karena ketimpangan yang terjadi pun juga tidak dinginkan sepenuhnya oleh masyarakat di perbatasan, tapi apa daya jika kita dihadapkan pada kasus dan peluang yang terjadi di perbatasan, nasionalisme bisa digadaikan dengan kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat di perbatasan, tapi beda kasus jika pemerintah kita lebih terfokus lagi dalam menangani permasalahan ini

BAB III. PENUTUP

Dalam menyikapi gerak langkah negara lain dalam memperluas wilayahnya,  Indonesia harus tegas. Kita tidak boleh lagi kehilangan sejengkal pun wilayah kita, apa pun ongkosnya. Terjaganya luas wilayah Indonesia merupakan wujud dari kedaulatan kita sehingga kita harus mempertahankan dengan cara apa pun, upaya untuk mempertahankan wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua.

Kasus yang terjadi di perbatasan Kalimantan tidak sepenuhnya kesalahan dari masyarakat itu sendiri, tapi keadaan dan tuntutan kehidupanlah yang menjadikan mereka menghilangkan identitas asli mereka.

Tapi perlu juga diperhatikan peningkatan peran serta pemerintah juga harus lebih ditingkatkan kan lagi, pemerintah harus meratakan pembangunan disetiap daerah yang berada negaranya. Kita ( pemeritah dan rakyat Indonesia ) harus menyusun strategi pertahanan wilayah perbatasan. Apabila perlu, kita harus menyusun sebuah undang-undang khusus untuk itu.

Hal yang harus kita perhatikan seperti Melakukan Pemetaan Kembali Titik-Titik Perbatasan Indonesia dengan Negara lain, memberikan penyuluhan kepada masyarakat diperbatasan tentang konsep nasionalisme dan identitas diri mereka. Pembangunan di daerah perbatsan harus lebih diuamakan, dirikan mercusuar – mercusuar yang menandakan bahwa perbatasan itu milik Negara kita, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di perbatasan, tapi hal yang paling penting adalah menumbuhkan kembali semangat nasionalisme masyarakat yang berada di perbatasan.

 DAFTAR PUSTAKA

 

Sumber Buku

             Liliweri, A. 2005. Prasangka dan Konflik. LKis: Yogyakarta

             Murat, A.A .The Challenges of Globalization to Democratic Governance. Presented  on international conference held in Africa Union, Addis Ababa.

Sumber online

 http://bangsaku-indonesiaku.blogspot.com/2008/10/pengertian-nasionalisme.html

http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=13560

http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=9

http://arsip.jurnalparlemen.com/news/nasional/masyarakat-perbatasan-kaltim-tidak-kenal-presiden-sendiri.html

http://saidforever.blogspot.com/2010/09/nasionalisme-adalah-satu-paham-yang.html

http://triariyanto-nasionalisme.blogspot.com/

http://www.tandef.net/strategi-pertahanan-wilayah-perbatasan-indonesia

http://belanegarari.wordpress.com/2009/04/22/konsepsi-bela-negara-dan-ancaman-keutuhan-wilayah-kedaulatan-ri/

 


[2] Bahan kuliah DIplomasi Kebudayaan oleh bapak Alwis Azizat Murat

[3] Prof. Dr. Alo Liliweri M.S  “Prasangka dan konflik”  LKiS hal 127

[4] Ibid 

[5] Prof. Dr. Alo Liliweri M.S  “Prasangka dan konflik”  LKiS hal 129

[6] Prof. Dr. Alo Liliweri M.S  “Prasangka dan konflik”  LKiS hal 48

[9] Ibid

[12] Laporan Metro realita .

 
Leave a comment

Posted by on April 20, 2011 in Uncategorized

 

review CEDAW ( Implementas Konvensi Internasional terhadap UU Indonesia (UU tentang perlindungan perempuan ) )

Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak asasi manusia. penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia.  Perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan perempuan. Banyak perjuangkan untuk melindungi hak asasi perempuan dan kebebasan bagi perempuan, namun sampai dewasa ini hasilnya belum signifikan. Mengatasi hal ini, di perlukan berbagai instrumen internasional maupun nasional tentang perlidungan hukum terhadap hak asasi perempuan. Ditaraf internasional perjanjian – perjanjian atau pun konfrensi telah banyak yang membahas tentang hak azazi untuk perempuan, bahkan didalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) tahun 1948 telah ada dimuat , kemudian ada International Covenant on Civil and Political Rights (Kovensi Hak Sipil dan Politik) tahun 1966), International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights (Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) tahun 1966, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979, Vienna Declaration (1986), Declaration on the Elimination of Violence Against Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) tahun 1994, dan yang paling monumental adalah Beijing Declaration and Platform for Action (1995). Yang menjadi perhatian adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik Disamping pasal – pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, dan di saat perceraian, memiliki harta sendiri, hak atas upah yang sama hak perawatan dan bantuan istimewa.

Dalam hal ini melihat hak azazi pada perempuan saya menggunakan acuan kepada CEDAW, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini terdiri dari 30 pasal, pada dasarnya konvensi ini tidak jauh berbeda dengan deklrasi of human right nya PBB tapi terdapat beberapa tekanan – tekanan yang diberikan oleh konvensi ini menyangkut hak – hak perempuan, seperti pada pasal 11 tentang hak kerja, pasal 12 dalam bidang kesehatan, pasal 14 tentang perempuan pedesaan, Pasal 15  persamaan hak antara laki – laki  dan perempuan di hadapan hukum. Pasal 16 menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan.

Point penting dalam pasal – pasal yang berbeda tersebut adalah :

Pada pasal 11 mengatur tentang hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan selama masa kehamilan seperti

-           hak untuk mendapatkan Tidak dipecat atas dasar kehamilan atau atas dasar status perkawinan,

-           hak untuk mendapatkan cuti selama kehamilan,

-           hak untuk tidak mendapatkan pekerjaan yang berbahaya selama masa kehamilan,

-          dan hak untuk mendapatkan jasa penitipan anak.

Pada pasal 12 mengatur tentan kesehatan perempuan, bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental , khususnya pelayanan yang berkaitan dengan KB, kehamilan, persalinan dan sesudah masa persalinan (termasuk makanan bergizi dalam masa kehamilan).  terutama hak untuk:

-          Bebas dari kematian pada saat melahirkan

-          Perkembangan kesehatan sejak kanak-kanak

-          Berada dalam lingkungan yangsehat dan terbebas dari polusi industri;

-           Pengobatan dan bebas dari penyakit yang menular termasuk yang berhubungan dengan kerja

-           Mendapatkan pelayanan dan perhatian medis.

Pasal 13 : Hak lainnya dalam bidang ekonomi dan social  ( isinya sama dengan Declaration of human right )

Selain itu konvensi CEDAW juga memeberikan hak – hak khusus bagi perempuan pedesaan, yang terdapat dalam pasal 14, yang berisikan

-          Hak untuk  memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga berencana.

-          Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial. Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya.

-          Untuk membentuk kelompok – kelompok  swadaya dan koperasi

-          supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswastaan).

-          Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.

Pasal 15 Konvensi Perempuan mencantumkan persamaan hak antara laki – laki  dan perempuan di hadapan hokum ( isinya sama dengan Declaration of human right )

Pasal 16 Konvensi Perempuan menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Isinya hampi r sama dengan deklrasi umum hak azazi manusia tapi memberikan penekanan kepada peranan Negara  menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi.

Pasal 17 sampai 22 CEDAW membahas tentang mekanisme pelapran dan pemantaunan  perkembangan dari pelaksanaan CEDAW, Negara yang beratifikasi  berkewajiban menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah legislatif, yudikatif, adminsitratif atau lainnya, sebagaimana telah diadopsi oleh Negara tersebut. Laporan tersebut diserahkan kepada Sekertaris Jenderal PBB, sewaktu siding umum PBB, (kelemahan cedaw) tapi sayang sekali konvensi ini tidak menjelaskan lebih rinci tentang mekanisme dari komite di setiap Negara yang meratifikasi, selain itu CEDAW juga tidak menjelaskan hak perempuan tentang menyalahgunakan kodratnya seperi menjadi laki – laki atau sebaliknya dan juga tidak menjelaskan tentang hak perempuan dalam menentukan pilihan menyukai sesame jenis hanya ditekankan pada hubungan antara laik – laki dan perempuan.

Di Indonesia, sesungguhnya sudah cukup banyak perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Telah banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dimplemetasikan dalam kehidupan sehari – harinya,namun hak asasi perempuan masih belum terlindungi secara optimal, bahkan dalam pembukaan UUD 1945 pun telah disinggung masalah HAM di Indonesia “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan “. Dan didalam pasal pun juga telah di bahas yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2 (1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan selain itu Secara garis besar UU yang mengatur tentang hak azazi manusia di Indonesia terdapat dalam UU No 39 tahun 1999.

Dari konvensi CEDAW tersebut pemerintah kita juga telah  telah meratifikasinya melalui UU No. 7 tahun 1984. Dan masih merujuk pada konvensi tersebu dibentuk pula Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Beberapa tahun kemudian dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas  Perempuan), berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998 untuk memperjuangkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Lantas pada tahun 1999 disahkan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, disusul dengan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terakhir juga dilakukan amandemen UUD 1945, yang di dalam amandemen IV menempatkan lebih banyak pasal mengenai hak asasi manusia.

Konvensi CEDAW yang membahas tentang hak sipil dan politi perempuan diratifikasi oleh Indonesia kedalam beberapa pasal seperti UU No. 68 tahun 1958 tentang hak politik perempuan, UU No. 7 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,selain itu dalam undang – undang ini juga dijelaskan tentang perlindungan dibidang ketenagakerjaan untuk perempuan. Selain pasal tersebut UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu juga telah memberikan peluang baru bagi perempuan dengan menetapkan pasal 65 ayat 1 yang memberikan kesempatan bagi partai politik di berbagai tingkat untuk mewakilkan suaranya kepada perempuan sekurang – kurangnya 30 %. dan dengan diratifikasinya konvensi ini membawa Indonesia ke dalam kepemimpinan yang berbeda yaitu pemilu tahun 2001 telah berhasil menjadi kan perempuan pertama Indonesia menjadi president.

Selain pemerintah juga mengesahkan undang – undang UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang – undang kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan kalau tindakan tersebut bukan masalah internal di rumnh tangga saja, tapi merupakan penghormatan terhadap hak azazi manusia,keadilan dan kesetaraan gender non diskiriminasi dan perlindungan korban yang kesemua ini juga diatur dalam konvensi CEDAW.

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menangani dan memperuangkan hak azazi perempuan meskipun dalam prakteknya masih ada yang tidak sesuai kita lihat dari yang diharapkan dan yang telah diatur dalam perundang – undangan.

Opini Penulis

            Menurut  saya kesetaraan gender atau feminisme yang digaungkan oleh perempuan saat sekarang ini bukanlah kesamaan dalam segala bidang dengan lakin – laki yang artinya apapun yang dikerjakan laki – laki harus juga bias dikerjakan oleh perempuan, menurut saya bukan itu karena sampai kapanpun kodrat perempuan akan selalu berada dibawah laki – laki , lain hal lagi jika kita melihat dari sudut pandang femins radikal.

 Dalam hemat saya kesetaraan yang diminta perempuan disini merupakan pengakuan terhadap perempuan kalau mereka ada, mereka juga manusia dan harus diperlakukan secara manusia juga, dia juga mengingnkan suaranya didengar oleh khalayak banyak, dan walaupun mereka mengingnkan kepeminpinan dalam kehidupan sosialnya seperti dalam partai politik, toh didalam rumah tangganya pun dia tetap harus tunduk dan patuh terhadap suaminya, nah dalam keadaan tunduk dan patuh inilah perempuan tersebut tidak mengingnkan  adanya perlakuan yang semena – mena dari suanminya.  Tapi ini menjadi dilemma ketika perempuan itu juga yang mendatangkan ketidak adilan bagi dirinya sendiri seperti kelompok radikal tadi, yang telah menyimpang dari apa yang digaungkan oleh kelompok perempuan lainnya , yang sangat ekstrim melihat laki – laki.

 
Leave a comment

Posted by on April 20, 2011 in goresan semasa kuliah

 

SBY tentang malaysia

Presiden SBY telah menyampaikan sikap resmi Indonesia terrkait hubungan Indonesia-Malaysia yang memanas. Berikut ini adalah isi pidato yang dibacakan SBY di Markas TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9/2010)

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua, Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan,

Malam ini, saya ingin memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia mengenai hubungan Indonesia – Malaysia. Marilah kita mengawalinya dengan melihat perkembangan dan dinamika hubungan kedua negara, salah satu hubungan bilateral Indonesia yang paling penting.

Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki cakupan yang luas, yang semuanya berkaitan dengan kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita.

Pertama, Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya dan kekerabatan yang sangat erat – dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain, dan sudah terjalin selama ratusan tahun. Kita mempunyai tanggung jawab sejarah, untuk memelihara dan melanjutkan tali persaudaraan ini.

Kedua, hubungan Indonesia dan Malaysia adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. ASEAN bisa tumbuh pesat selama empat dekade terakhir ini, antara lain karena kokohnya pondasi hubungan bilateral Indonesia – Malaysia.

Ketiga, ada sekitar (2) juta saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia – di perusahaan, di pertanian, dan di berbagai lapangan pekerjaan. Ini adalah jumlah tenaga kerja Indonesia yang terbesar di luar negeri. Tentu saja keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia membawa keuntungan bersama, baik bagi Indonesia maupun Malaysia.

Sementara itu, sekitar 13,000 pelajar dan mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia, dan 6,000 mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia. Ini merupakan asset bangsa yang harus terus kita bina bersama, dan juga modal kemitraan di masa depan.

Wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia adalah ketiga terbesar dengan jumlah 1,18 juta orang, dari total 6,3 juta wisatawan mancanegara.

Investasi Malaysia di Indonesia 5 tahun terakhir (2005-2009) adalah 285 proyek investasi, berjumlah US$ 1.2 miliar, dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US$ 534 juta. Jumlah perdagangan kedua negara telah mencapai US$ 11,4 Miliar pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia – Malaysia sungguh kuat.

Namun, hubungan yang khusus ini juga sangat kompleks. Hubungan ini tidak bebas dari masalah dan tantangan. Ada semacam dalil diplomasi, bahwa semakin dekat dan erat hubungan dua negara, semakin banyak masalah yang dihadapi.

Contoh masalah dan tantangan yang kita hadapi adalah menyangkut tenaga –kerja Indonesia di Malaysia. Kita tahu bahwa keberadaan 2 juta tenaga kerja Indonesia di Malaysia, disamping memberikan manfaat bersama, juga memunculkan kasus-kasus di lapangan yang harus terus kita kelola. Oleh karena itulah, sejak awal, saya berupaya keras untuk memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia, antara lain menyangkut gaji dan waktu libur; memberikan perlindungan hukum, dan mendirikan sekolah bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia.

Dalam kunjungan saya yang terakhir ke Malaysia, kita telah berhasil mencapai kesepakatan, mengenai pemberian dan perlindungan Hak bagi tenaga kerja kita di Malaysia.

Berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di Malaysia, pemerintah aktif melakukan langkah-langkah pendampingan dan advokasi hukum, untuk memastikan saudara-saudara kita mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya.

Selain masalah TKI dan perlindungan WNI, kita juga kerap menjumpai masalah yang terkait dengan perbatasan kedua negara. Masalah ini memerlukan pengelolaan yang serius dari kedua belah pihak.
Karena itulah, menyadari kepentingan bersama ini, saya dan Perdana Menteri Malaysia sering berkomunikasi secara langsung, di samping forum konsultasi tahunan yang kami lakukan, untuk memastikan bahwa isu-isu bilateral ini dapat kita kelola dan carikan jalan keluarnya dengan baik.

Saudara-saudara sekalian,

Akhir-akhir ini, hubungan Indonesia Malaysia kembali diuji dengan terjadinya insiden di seputar perairan Pulau Bintan pada tanggal 13 Agustus 2010 yang lalu. Berhubung insiden ini menjadikan perhatian yang luas dari kalangan masyarakat Indonesia, pada kesempatan ini, saya ingin memberikan penjelasan tentang duduk persoalan yang sesungguhnya, dan langkah-langkah tindakan yang diambil oleh pemerintah kita.

Sejak saya menerima laporan mengenai insiden ini tanggal 14 Agustus 2010 pagi, saya langsung memberikan berbagai instruksi. Pertama, saya minta agar ketiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan segera dikembalikan dalam keadaan selamat. Kedua, saya juga memerintahkan untuk mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut.

Segera setelah itu, Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri melakukan tindakan-tindakan cepat, untuk mengelola penanganan insiden tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Terhadap insiden ini, kita semua sangat prihatin, dan saya ingin agar masalah ini segera di selesaikan secara tuntas, dengan mengutamakan langkah-langkah diplomasi. Saya ingin mengatakan bahwa sejak terjadinya kasus ini pemerintah telah bertindak. Sistempun telah bekerja.

Saya juga menekankan bahwa masalah seperti ini harus diselesaikan secara cepat, tegas dan tepat, karena berkaitan dengan kepentingan nasional kita. Memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting. Tetapi, tentu kita tidak bisa mengabaikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Dalam kaitan ini, saya telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia, yang intinya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden tersebut. Saya juga mendorong agar proses perundingan batas maritim dapat dipercepat dan dituntaskan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Malaysia di Jakarta untuk menyampaikan nota protes.

Menteri Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi intensif dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Dalam perkembangannya, alhamdulillah, ke-3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kini telah kembali ke tanah air.

Berkaitan dengan ketiga petugas KKP tersebut, Pemerintah Indonesia menerima informasi tentang perlakuan yang tidak patut yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meminta penjelasan atas kebenaran informasi itu. Melalui jalur diplomasi, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Malaysia saat ini sedang melakukan investigasi atas masalah perlakukan terhadap tiga petugas KKP tersebut.

Saudara-saudara,

Yang jelas, di masa depan, insiden seperti ini harus kita cegah, agar tidak terus menimbulkan permasalahan di antara kedua negara. Upaya ini bisa kita lakukan dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah di antara Malaysia dan Indonesia, serta bentuk-bentuk koordinasi dan kerjasama di antara kedua belah pihak, dengan semangat untuk tetap memelihara hubungan baik kedua bangsa.

Perihal penanganan terhadap 7 nelayan Malaysia yang memasuki wilayah perairan Indonesia, kepada mereka telah diambil tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah prosesnya selesai mereka kita kembalikan ke Malaysia, sebagaimana kelaziman yang berlaku di lingkungan ASEAN selama ini. Perlu diketahui, dalam kasus yang sama, banyak nelayan Indonesia yang diduga memasuki wilayah perairan negara sahabat, juga dikembalikan ke negeri kita.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Belajar dari pengalaman ini, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah, dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perundingan ini menyangkut batas wilayah darat dan batas wilayah maritim, termasuk di wilayah selat Singapura, dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat.

Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan kita efektifkan pelaksanaannya. Semuanya ini berangkat dari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang akan mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat kita cegah dan tiadakan. Saya sungguh menggaris-bawahi, sekali lagi, agar proses perundingan yang akan segera diteruskan oleh kedua pemerintah benar-benar menghasilkan capaian yang nyata.

Saudara-saudara,

Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Pemerintah juga sangat memahami kepentingan itu, dan terus bekerja secara sungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkannya. Namun demikian, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat selalu terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, kita harus bisa menilai dengan tepat setiap masalah yang muncul, agar penyelesaiannyapun menjadi tepat pula.
Meskipun demikian, sekecil apapun permasalahan yang muncul dalam hubungan bilateral, akan tetap kita selesaikan demi menunjang kepentingan nasional kita. Kita harus senantiasa menjaga citra dan jatidiri kita sebagai bangsa yang bermartabat dalam menjalin hubungan internasional, tanpa kehilangan prinsip dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan yang diabdikan untuk kepentingan bangsa kita.

Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saya sungguh mengerti keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang saudara-saudara rasakan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini, sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita semua.

Saya juga mengajak untuk menjauhi tindakan-tindakan yang berlebihan, seperti aksi-aksi kekerasan, karena hanya akan menambah masalah yang ada. Kekerasan sering memicu terjadinya kekerasan yang lain. Harapan untuk menyelesaikan masalah ini dengan serius dan tepat, tanpa disertai aksi-aksi yang destruktif, juga saya terima dari saudara-saudara kita rakyat Indonesia yang saat ini berada di Malaysia.

Saudara-saudara sekalian,

Cara kita menangani hubungan Indonesia – Malaysia akan disimak dan diikuti oleh negara-negara sahabat di kawasan Asia, bahkan oleh dunia internasional. Selama ini sebagai Pendiri ASEAN, Indonesia sering dijadikan panutan di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kawasan, maupun di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, marilah seraya kita tetap memperjuang-kan kepentingan nasional kita, karakter dan peran internasional Indonesia yang konstruktif, dan dengan semangat untuk memelihara perdamaian, terus dapat kita jaga.

Terakhir, insiden yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia baru-baru ini akan kita tuntaskan penyelesaiannya. Indonesia akan terus mendorong Malaysia untuk benar-benar menyelesaikan perundingan batas wilayah yang sering memicu terjadinya insiden dan ketegangan. Dengan demikian, dengan dapat dicegahnya ketegangan dan benturan-benturan yang tidak perlu, saya yakin permasalahan, hubungan baik dan kerjasama bilateral antara Indonesia –Malaysia akan berkembang lebih besar lagi.

Ke depan dalam hubungan antar bangsa yang lebih luas, kita harus terus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita, dan terus membangun diri menjadi negara yang maju, sejahtera, dan bermartabat, dengan tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan negara-negara sahabat.
Sekian.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

co-past from detiknews.com

 
Leave a comment

Posted by on March 30, 2011 in Uncategorized

 

What is Conflict ?

What is Conflict ?

Bjorn Moller

Ketika orang – orang berpikir tentang dunia konflik, pikiran mereka selalu tertuju kepada perang atau kekerasan, padahal konflik tidak hanya itu, mungkin kita tidak menyadari, karena konflik selalu ada dalam keseharian kita baik ditingkat pribadi ataupun hubungan dengan orang lain.

Konflik terjadi ketika 2 atau lebih orang ataupun grop mempunyai ketidaksamaan tujuan, konflik akan selalu ada di kehidupan kita karena Tuhan menciptakan umatnya tidak ada yang sama dan dengan keunikannya masing – masing, selain itu cara kita memandang kehidupan ini juga akan berbeda satu sama lainnya, dan karena inilah konflik sering terjadi.

Banyak kasusu konflik yang terjadi baik ditingkat personal sampai ke tingkat internasional, dan cara yang paling ampuh dalam menyelesaikan konflik adalah dengan berkomunikasi yang akan menghasilkan satu kesepakatana yang bisa diterima oleh semua pihak.

Satu hal yang juga perlu kita ketahui konflik bisa kita lihat sebagai alat untuk membuat diri seorang kreatif, konflik bisa membawa keadaan yang semuala tidak adil menjadi adil. Ketika konflik memuncak keadaan bisa menjadi lebih hangat ataupun lebih panas.

Tipe Konflik

Terdapat 4 tipe dari konflik.

1. No conflict

Bisa digambarkan seperti komunitas kedamaian terkadang terlihat seperti mengalami konflik, mereka memiliki kemapuan memecahkan konflik sebelum konflik berkembang

2. Surface conflict

Merupakan konflik dangkal yang bisa dikatakan tidak memiliki akar permasalahan, terjadi karena kesalahpahaman diantara komunitas, hal yang dibutuhkan dalam konflik ini adalah pemahaman opini dari masing – masing komunitas atau grup, atau individu.

3. Latent conflict

Konflik yang tidak terkuak ke permukaan, dan sebelum konflik ini jelas, permasalahannya dimana, maka dari itu konflik ini harus di buka secara terang – terangan terlebih dahulu.

4. Open conflict

Merupakan konflik yang sangat jelas dan memiliki akar permasalahan yang pasti, dan terkadang konflik ini telah turun menurun dari satu generasi kegenarasi lainnya.

Causes of conflict

Konflik berawal ketika orang – orang tidak setuju dengan apa permasalahan yang sedang berlansung. Permasalahan ini bisa seperti kepentingan perbatasan wilayah, bahasa, agama, sumber daya alam, politik, suku dll, yang bisa mencakup level antar pribadi, antar kelompok ataupun nasional dan internasional. Hal yang sanget mempengaruhi konflik adalah power yang bisa diartikan sebagai kekuatan ataupun kekuasaan.

Power adalah kemampuan  atau kapasitas untuk melakukan sesuatu atau mempengaruhi dan mengontrol apa yang ia inginkan. Hal sangat menentukan para pembuat kebijakan, semakin besar power yang ia miliki maka pengaruhnya dalam kebijakan tersebut akan semakin jelas dan sebaliknya, .

Power tidak hanya diartikan sebagai penguasaan terhadap kepemilikan militer, hal yang juga bisa dikatakan sebagai power adalah uang, penguasaan jaringan interaksi ( link ) penguasaan informasi, otoritas, pengerahuan, keamanan, dan akses terhadap sumber daya alam.

Power yang dimiliki oleh seseorang ataupun negara bisa dimanfaatkan oleh pihak lain seandainya pihak yang memiliki power ini tidak menyadari jika ia memiliki power atau kekuatan, atau mereka tidak mengetahui kalau mereka memiliki kekuatan.

Konflik terjadi ketika keseimbangan kekuatan antara kelompok kepentingan tidak mencapai kesepakatan.

Power bisa kita lihat dari 2 bagian yaitu : Hard power dan Soft power.

Hard power sering diartikan sebagai kemampuan untuk memerintah dan menyerang biasanya di representasikan dengan kekuatan militer,atau kemampuan mendominasi disebuah konflik.

Soft power diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerjasama.

Stages of conflict

- Pre conflict

- Confrontation

- Crisis

- Outcome

- Agreement

- Finding solutions

- Mutual understanding

- Communication channel opened

- Post conflict

How people respond to conflict

Orang akan menanggapi konflik dengan berbagai cara, tergantung kepada seberapa penting hubungannya dengan pihak yang berkonflik, dan seberapa besar kekuatan yang dia miliki,

Respon konflik bisa kita lihat seperti :

- Indifference

Jika pihak yang berkonflik sama – sama berpikir tujuan dari hubungannya tidak terlalu penting, maka pihak berkonflik akan saling acuh tak acuh, akan menganggap konflik seperti ada dan tiada.

- Giving in

Pihak berkonflik akan memperbaiki hubungan mereka karena kepentingan dari pihak yang saling berkonflik tapi bisa juga diartikan sebagai tetap diam dan tidak mengetengahkan isu – su sebenarnya.

- Forcing

Pihak yang mengedepankan emosi dan tujuan akhir adalah kemenangan, selain pihak yang menggunakan kekerasan merasa ia lah yang paling hebat dalam isu tersebut.

- Compromising

Orang – orang akan berkimpromi jika mereka mengetahui mereka tidak bisa mencapai tujuan dengan sendirian,mereka akan bernegosiasi, dan sebisa mungkin akan tetap menjada hubungan baik dengan pihak lain.

- Co – operating

Semua pihak menganggap saling menjaga hubungan dan tujuan merupakan hal yang penting, mereka percaya hubungan ini akan tercipta dengan baik tanpa menciptakan konflik.

Reconciliation

Pengendalian konflik melalui lembaga – lembaga tertentu, untuk memungkinkan adanya diskusi dan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertikai.

Tahapan rekonsiliasi ( perbaikan konfliki ) untuk mencapai kedamaian yang berkesinambungan.

Conflict Theory

Oleh : Bjorn Moller

Level of Conflict

Konflik terjadi dalam berbagai tingkatan, baik secara internasional ataupun interpersonal, selain itu juga ada konflik yang terjadi antar negara dengan negara lain yang disebut dengan transnational konflik, serta konflik dengan kekerasan ataupun tidak dengan kekerasan, perbedaan antara konflik kekerasan dengan tanpa kekerasan sedikit susah untuk dibedakan.

 

 

Klasifikasi konflik Internasional Transnasional Intra – state Inter – personal
Dengan kekerasan Perang

Konflik Senjata

Perang dingin

Intervensi militer untuk mendukung kelompok pemberontak Perang sipil

Pemberantasan suatu kaum (genocide )

Kekerasan dalam rumah tangga

Tindakan kriminal

Non violent Sengketa politik

Konflik perdagangan

Sangsi diplomasi Kekacauan politik Diskriminasi sikap

Kita bisa membedakan level dari konflik dan bagaimana cara memperbaikinya dengan melihat ditingkat mana konflik tersebut terjadi.

International conflict : Clausewitzian and War Beyond

Konflik antar negara terjadi dalam berbagai permasalahan dan berbagai bentuk. Seperti permasalahan batas wilayah, sumber daya alam, politik kekuasaan dan lain – lain.

Dalam konsep ini perbedaan antara perang dan damai itu sangat tipis, sangat tipis kemungkinan untuk melihat secara jelas hubungan antara perang dengan negara, dimana hubungan itu saling menguntungkan, dalam konsep ini negara bediri diatas kepentingan perang, hal ini disebut Clausewitz sebagai kelanjutan dari ”maksud lain dari  kepentingan politik” .

Pertama dalam tatanan Clausewitz perang diartikan sebagai akhir dari sebuah politik, hal ini harus dilakukan dengan baik, contohnya peraturan, hal ini harus diatur sedemikian bagus untuk aplikasi dari “just war “ .

Kedua adalah perang Clausewitz haruslah “rational” harus dipandu oleh ilmu,untuk memperoleh apa yang diinginkan.

Ketiga adalah paradigm perang Clausewitz nerupaka perang penyatuan dari orang – orang, Negara dan militer.

Intra – state and transnational conflict

Perkembangan konflik sekarang kita lihat banyak yang terjadi dalam kelompok yang berada pada satu daerah atau negara yang disebut juga dengan konflik intra state. Yang disebabkan oleh saling emosi dan “ketidakcocokan” yang dimiliki oleh suatu kelompok kepentingan dinegara tersebut baik denga pemerintahnya atau kelompok kepentingan lain. Seperti yang kita lihat di Afrika, yang banyak terjadi konflik antar etnis, bahkan pada tingkatan interpersonalnya seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Konflik intra – state dikatakan memasuki ranah internasional atau  konflik transnational  jika telah ada keterlibatan actor lain dalam konflik tersebut, berbagai cara bisa dilihat jika konflik intra state menjadi konflik transnatinal seperti :

-          Melalui “ intervensi kemanusian “ oleh kekuatan negara lain, seperti yang terjadi di Somalia dan Rwanda.

-          Didalam konflik etnik ( suku ) jika ada sekelompok organisasi yang menguasai suku dalam negara tersebut, dan merasa sukunya yang paling benar dibandingkan dengan negara lain.

-          Hubungan antara negara dengan kelompok suku lain, bisa jadi denga “proxy wars” atau tentara bayaran yang memiliki hubungan dengan etnik tersebut.

-          Pemberontakan yang tidak hanya bekerja pada wilayahnya sendiri tapi sudah melampaui batas negaranya.

The Regional Level

Konflik regional bisa terjadi antar negara yang saling berdekatan. Regional bisa jadi dipengaruhi oleh hubungan antara pecahnya hubungan internasioanal atau transnasional, tapi tidak hanya pada tingkatan regional pada umumnya yang  diabaikan dalam study HI tapi juga pengertian dan perbatasan dari wilayah yang kontroversi secara teoritik ataupun politik.

Ada criteria yang memungkinkan kita untuk menentukan batasan, pertama : liat secara geografis, dan negara tetangga yang dekat, meskipun hubungan antara orang, masyarakat, kedekatan tidak hanya tidak hanya dipermasalahan dari jarak fisik saja, tapi juga fungsi dari keadaan alam, keadaan infrastruktur , teknologi dan factor ekonomi.

Hal yang juga harus diperhatikan adalah criteria dari geografinya, ekosistem, dan persediaan arinya. Ketiga adalah budaya masyarakat setempat yang tidak sama dengan budaya lain, dan jikanini berbenturan maka akan terjadi isi dari hipotesa hunington.karena budaya disini tidak hanya diartikan dari seni budaya saja, tapi juga termasuk agama, ideology, dan etnik. Keempat adalah keberagaman yang dimiliki oleh setiap region akan mendatangkan suatu komunitas ditingkat region dalam permasalahan perpolitikan seperti ASEAN. Kelima adalah kita harus berpengetahuan dan memiliki criteria empiris, terhadap interaksi kita, terakhir adalah intensitas interaksi dan saling ketergantungan yang akan yang mendatangkan banyak tujuan kejahata, disini dituntut peran aktif president. Atau Barry buzan menyebutnya dengan security complect.

The roots of conflict

Conflict of interest

Meskipun didefenisikan sebagai  objective, tapi konflik ini bisa diidentifikasi, dari beberapa pendekatan dan teoritikal.

-          Marxis melihat permasalahan terjadi karena  kepemilikan lahan produksi, ekploitasi yang dilakukan oleh tuan tanah kepada pekerjanya.

-          Peneliti perdamaian norwegia berpendapat perampasan yang didasarkan kekerasan biasa terjadi pada kelompok yang unggul pada satu bidang tapi tidak unggul dalam bidang lainnya.

-          Menurut john burton setuju dengan pendapat bahwa kepentingan tertinggi dan mendasar adalah “kepentingan dasar manusia “tidak bisa dipisahkan di sifat alami manusia dan universal, karenanya tidak bisa ditawar .

Selain itu konflik kepentingan juga terjadi pada mereka yang memiliki dengan mereka yang tidak memiliki, ( they have and they haven’t ), Konflik kepentingan ditandai dengan adanya kelompok masyarakat yang mengejar tujuan yang tidak dapat diselaraskan. Karena kepentingan sangat  banyak ragam dan macammya. maka syarat hidup juga mengalami hal serupa karena itu semakin banyak kepentingan yang tidak terakomodasi. Konflik kepentingan ini terjadi bila dua kelompok ( kaya atau miskin ) menempuh kehidupan dengan memaksakan kehendak salah satu pihak sehingga kesenjangan syarat hidup antara mereka akan bertambah. Sebaliknya, tidak ada konflik, jika mereka saling hidup berdampingan, dunia pertama tidak mengekploitasi mereka yang hidup di dunia ketiga.

Conflict of value

Konflik karena perbedaan nilai sangat gampang terjadi, bisa diakibatkan oleh factor kepercayaan, budaya serta adat istiadat yang berbeda diantara kelompok ataupun negara.

Pada prinsipnya sangat mungkin untuk berkonflik melebihi nilai ataupun isu – isunya, karena masalah yang dihadapi seperti kesukuan, nasionalism, dan keagamaan.

Sikap kesukuan akan muncul dari kesamaan  karakteristik budaya, suatu hubungan dengan satu tanah tumpah darah dan kekompakan. Agama juga sering menjadi factor pemecah belah diantara etnis disuatu kaum, seperti konflik yang terjadi di Nigeria. Bentrokan antara islam dan orang – orang barat. Tapi disisi lain pegangan yang kuat terhadap keagamaan juga bisa mencegah pertikaian yang terjadi,atau dijadikan sebuah resolusi konflik, tapi ideology non keagamaan juga bisa menjadi pemecah belah antara etnis dalam sebuah kelompok .

The Political Sphere

Konflik politik tidak hanya didasari pada pemisahan kategori diantara perbedaan kepentingan dan nilai – nilai.

Centrality of the state

Lembaga utama dalam system politik adalah negara, mungkin disini konflik tidak terlalu banyak terjadi tapi datang dari organisasi politik yang mendominasi terhadap negara bagiannya . Seperti dominasi suatu negara terhadap negara lain. Contohnya pada invansi eropa pada kedaulatan Afrika.

Sejarah

Kontrak social

Dasar negara

Hubungan negara bangasa

Saat sekarang negara merupakan pusat dari kegiatan politik, batasan antara masyarakat dengan masayarakat sebagai system internasional merupakan bagian besar dari system negara.,karena pada  saat ini “masyarakat” menjadi semakin mengglobal Barry buzan melihat pemusatan negara masih dibutuhkan oleh dunia ketiga yang disebutnya dengan konsep dimension of statehood. Dengan menggabungkan konsep perbedaan atnara antara ide, dasar fisik dan lembaga-lembaga negara, tapi tetap mengakui bahwa ketiganya saling terkait

Wilayah

Populasi

Ekonomi

Element dari negara bagian :

Bentuk pemerintahan

Administrasi

Hubungan sipil dengan militer

The idea of state

Gagasan negara berdasarkan

-          Sejarah yang berkesinambungan, gagasan bahwa negara telah ada sejak dahulu kali, atau setidaknya untuk jangka waktu lama. Ini menyediakan dengan tingkat legitimasi.

-          Dasar pemikiranh  Locke dan Rousseau (atau Hobbes) memberikan pengertian tentang kontrak sosial antara penguasa dan subjek, yaitu konsep kedaulatan rakyat sesuai dengan negara harus bagaimana mewakili rakyat, baik dalam bentuk demokrasi atau melalui aturan oleh seorang “pelopor” dari rakyat, seperti dalam Marxisme-Leninisme atau Sosialisme Nasional.

-          Ideology yang dipakai oleh negara harus jelas.

The physical basis of state

Setiap negara membutuhkan dasar fisik seperti wilayah, populasi dan ekonomi.

-          Wilayah : negara membutuhkan suatu wilayah, dan harus menentukan batas-batas kedaulatan mereka.

-          Populasi : setiap negara membutuhkan populasi penduduknya tapi tidak ada ukuran yang pasti tentang populasi ini,tapi  Parameter berguna untuk melihat kehomogenitas etnis, agama, budaya dan bahasa, karena banyak negara-negara dengan populasi heterogen menunjukkan kurangnya kohesi internal, diantara mereka dan  sering diwujudkan dalam perselisihan

-          Ekonomi : dibutuhkan oleh negara untuk melanjutkan kehidupan rakyatnya.

The state institutions

Diperlukan bagi suatu negara untuk mendukung hubungannya dengan masyarakat atau hubungan luar negrinya.

-          Bentuk pemerintahan : berguna untuk menjelaskan negara tersebut menggunakan system apa dalam menjalankan pemerintahannya, serta mempertanggung jawabannya kepada rakyatnya.

-          Administrasi kapasitas:  memberikan kontribusi untuk menyediakan  pemerintahan legitimasi kinerja.

-          Hubungan sipil militer : untuk menjaga keamanan negara baik dari pemberontakan dari dalam negaranya sendiri ataupun ancaman dari negara lain.

Security and conflict

Kebanyakan konflik politik yang terjadi merupakan yang terjadi disekitar objek keamanan, banyak yang  berpikiran kalau keamanan suatu negara terhadap negara lain terjaga maka kedamaian akan terjalin. Konsep keamanan tidak hanya dilihat dari factor militer saja, tapi juga pada isu – isu HAM, persamaan gender dan pembangunan.

Security and securitization

Selama ini konsep keamanan banyak dilihat penteori hanya terbatas pada kemampuan angkatan bersenjata atau militer saja, apalagi kalau kita melihat kepada konsepnya realis.

Perluasan konsep keamanan .

Tingkatan Label Objek yang dituju Resiko Sumber ancaman
Tidak ekpansi Kemanaan nasional Negara Kedaulatan

Integriras wilayah

Negara lain
Tambahan Keamanan social Kelompok kepentingan Kesatuan identitas nasional Aliansi budaya

Migrant

Pertentangan Keamanan manusia Individual Kelansungan hidup individu Globalisasi dan negara

-          Keamanan siapa ? merupakan pertanyaan paling mendasar bagi kita ketika mendengar kata security, ada tiga jawabanya yaitu : negara, kelompok masyarakat atau individu.

-          Keamanan tentang  apa ? merujuk pada kepada siapa keaman tersebut diberikan.

-          Keamanan dari siapa dan untuk apa ? inilah  pertanyaan dasar tentang sumber ancaman. Dan  nilai-nilai yang berbeda dapat ditempatkan dalam bahaya oleh pelaku yang berbeda.

Human security

Sama halnya dengan keamanan masyarakat, negara juga harus menjamin keamanan perindividu dari masyarakatnya. Karena ini keamanan manusia memiliki badan tersendiri di PBB yaitu di UNDP, seperti statement berikut.

Konsep keamanan harus dirubah dari isu – isu ekslusif dalam keamanan nasisonal menjadi kemanan individu, dari kemanan persenjataan menjadi keamanan pembangunan individu, dari keamanan wilayah menjadi keamanan makanan, serta pekerjaan dan keamanan lingkungan. ( human development report 1993)

Untuk semua orang sekarang ini merasakan ketidak nyamanan merupakan rasa kekhawatiran terhadap kehidupan sehari – hari dibandingkan dengan kekhawatiran terhadap bencana yang dating tiba – tiba, keamanan pekerjaan, kesehatan, lingkungan, dan semua aspek kehidupan yang sedang berlansung didepannya.(..)

Keamanan manusia adalah keberadaan orang dimana – mana, baik di kota kaya ataupun miskin, ancaman yang dating mungkin berbeda – beda, mungkin saja penyakit di negara-negara miskin serta obat-obatannya dan kejahatan di negara-negara kaya tapi ancaman ini adalah nyata dan berkembang.(..)

Menurut  kelompok  cosmopolitan yang sangat penting adalah keberlansungan hidup dan kesejahteraan individu.

The Structure of Conflict

The number of parties

Actor – actor yang terlibat dalam konflik bisa kita lihat dari :

-          Actor yang interpersonal yang melibatkan suami, istri, anak, dan sesame masyarakatnya.

-          Konflik yang melibatkan beberapa kelompok tapi bisa dianalisa apakah itu dyadic atau bipolar ?

-          Konflik yang terjadi antaran etnik satu negara dengan negara lain , dan berkembang dengan cepat.

Selain itu pihak yang berkonflik nisa melibatkan pihak dari luar sebagai :

-          Mediator.

-          Balancer .

-          Mitigator.

Game teory

Game teori merupakan terminology atau gambaran tentang kelakuan 2 orang actor yang tsaling kerjasama tapi dibalik itu terdapat keinginan – keinginan yang tersembunyi dan membutuhkan informasi – informasi tentang actor yang diakaj untuk melaukan kerjasam. di intergrasi di tempat yang berbeda, dibedakan menjadi 3. Yaitu :

1.      Game matrix

Ilustrasi jika 2 negara akan melakukan kerjasama dan akan melakukan kesepakatan yang telah disepakati.

Game matrix B
Alternative 1 Alternative 2
A Alternative 1 A ikut dan B ikut A ikut dan B ikut
Alternative 2 A ikut dan B ikut A ikut dan B ikut

 

 

2.      Chicken

Ilustrasi dengan dua actor saling mengendarai mobil dan akan bertabrakan,dan jika ada salah satu dari mereka mundur atau berbelok maka ia lah yng disebut chicken, lebih mengkhususkan pada keuntungan zero sume game.

Chicken

B
Turn Hold course
A Turn -1, -1 -1, +1
Hold course +1, -1 -10,+10

 

3.      Prisoner’s dilemma

2 orang actor yang melukan kejahatan , dan keduanya ditempatkan ditempat yang berbeda untuk di intograsi, dari sinilah dilihat kekompakan dari mereka.apabila saling berbohong maka akan mendapat hukuman yang sama.

Prisoner dilemma

B
Kerjasma Bohong
A Kerjasma +2, +2 -2, -1
Bohong -1, -2 -1, -1

Security Dilemma

Merupakan keadaan suatu Negara merasa teraancam dengan keberadaan internal dari Negara lain, misalnya Negara A meningkatkan kempauan militernya dan kerena ini,Negara B juga akann meningkatkan kemapuannya karena cemas juka suatu hari Negara Amenyerang B.

Conflict Parties

Dalam setiap permasalahan atau konflik yang berlansung terdapat actor – actor inti dan actor dari luar yang menyertai konflik tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam

Nature of the actor

Actor

Level konflik

Actor utama 1 Actor utama 2 Orang ke tiga
Internasional Negara Negara -          Negara

-          Organisasi inter

-          NGO

-          Individual

Peranannya

-          Mediasi

-          Penyeimbang

-          Mitigasi

-          Korban

Transnasional Negara Teroris / pemberontak

NGO

Pengungsi

Interstate Negara

Partai politik

Militer, kudeta

Terorist

Partai lawan

Kelompok agama

Uni perdagangan

Terrorist

Interpersonal Person Person

Conflict goals

Jika kita tarik sebuah garis lurus maka kita bisa menggambarkan tujuan dari konflik.

Moderat                                                                                                     Radikal

recognitions   Right     Equality   Privilege               Domination                Expulsion    Extermination

artinya adalah

recognitions à kebanyakan dari tujuan konflik adalah mendapatakan pengakuan sebagai kelompok yang selalu akan mempertahankan dirinya, seperti PLO di palestina.

Right à menuntut adanya hak azazi manusia

Privilege àsalah satu pihak merasa mendapat keistimewaan karena adanya konflik ini.

Domination à kemampuan satu pihak untuk menikmati konflik karena dia menguasai konflik yersebut dan bisa menjadi raja atas konflik tersebut.

Expulsion à dengan melakukan pengusiran atau pembersihan terhadap satu etnis di suatu wilayah tertentu. Jika dominasi menjadi “ raja daerah” expulsion menjadi “ berkuasa penuh didaerah “.

Extermination à lebih radical lagi dari expulsion, merupakan pembasmian terhadap apapun yang menghalangi kepentingan mereka, seperti yang dilakukan oleh NAZI jerman terhadap yahudi.

Jadi dapat disimpulkan semakin mendekati moderate maka tujuan konflik memperbaiki hubungan atu menciptakan keadaan yang aman tapi semakin kekanan mendekati radical konflik semakin parah dan tajam.

Conflict behaviour

Tingkah tidak hanya diartikan sebagai tingkah laku sebagai perbedaan objektifitas tetapi fungsi dari bagaimana cara penyelesaian suatu masalah.

Tingkah laku konflik bisa dilihat dari

Dialogue / membuka perundingan.

No violent / tidak ada paksaan.

Terkadang menggunakan kekerasan.

Kekerasan yang terstruktur dengan baik.

Pembasmian terhadap satu etnis atau ras ( genocide )

The psychological dimension

Dalam melihat dimensi psikologi atau kejiwaan dari seorang actor kenapa ia berbuat seperti itu, dan kenapa dia menggunakan cara itu untuk menyelesaikan konflik kita harus bisa menguasai cara untuk mengetahui maksid dari orang lain dengan melihat bagaimana ia berpikir karena “cognitive dissonance “ tiap kator akan berbeda jadi kita juga harus menguasai cognitive science.

Conflict patterns

-          Causal paths (sebab – sebab konflik dilihat dari akar awal kenapa permasalahan itu timbul )

Dalam konflik ini kita harus melihat apa yang menjadi akar dari permasalahan, terjadang akar dari permasalahan ini sangat simple tapi karena telah lama dan turun temurun maka ia menjadi konflik yang besar. Contoh pada ketidak cocokan pertumbuhan populasi dengan ketersedian sumber daya alam pada teori “ Malthusian squeeze” , konflik ini bisa dilihat dari bagan

 

Peningkatan populasi

Tekanan malthus

Keterbatasan sumber daya alam

Perebutan makanan

Kelaparan

Eksploitasi besar – besaran

Migrasi

Masalah pengungsi

Kesukuan

Konflik perebutan  SDA

Konflik Internasional

Konflik  kekerasan

 

 

 

 

 

 

Gambaran hubungan penyebab konflik berdasarkan causal paths.

The conflict Cycle

Merupakan keadaan actor telah mencapai rasa harapan paling akhir “ the last straw” tapi konflik masih juga menjadi permasalahan.

Gambaran  the conflict Cycle diawali dengan

Dari koflik laten menjadi konflik kepentingan yang ditanamkan oleh semua actor yang terlibat dan selanjutnya jika tidak bisa didapat dengan cara baik maka akan menggunakan kekerasan atau violent conflict, setelah actor merasa menguasai ia akan menaikan kekuatannya ( escalations phase ) jika escalation telah mengalami kelumpuhan maka akan berlanjut pada tahap berikutnya yaitu contained phase, tapi setelah konflik mencapai puncaknya maka aka nada badan untuk membantu memecahkan konflik tahap ini disebut dengan abated konflik. Selanjutnya disebut dengan pase rsolusi konflik.

Victory

Escalation

Containment

Resolusi

Abatement

Violent

Manifest

Latency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Kuliah              :Resume Management Resolusi Konflik.

Topic                          :what is Conflict

Dosen                         : Virtuous Setyaka S.Ip. M.Si

Nama                                     : Chintia Pratiwi

 

 
1 Comment

Posted by on March 27, 2011 in goresan semasa kuliah

 

Lebanon :Political Changes and Crisis

 

Lebanon :Political Changes and Crisis

“ Pengaruh Hizbullah dalam kebijakan Luar Negeri Libanon Terhadap Syria pada masa Pemerintahan Emile G. Lahoud “

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Republik Libanon merupakan bagian dari negara Timur Tengah yang berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan negara Israel di selatan. Situasi politik Libanon sangatlah sensitif yang disebabkan oleh adanya berbagai kelompok agama yang memiliki orientasi politik untuk mendominasi pemerintahan, oleh karena itu  dalam sistem politiknya Libanon menggunakan sistem Konfesionalisme[1]. Sensus resmi tidak dilakukan sejak tahun 1932, ini lah yang menandakan sensitivitas politik di Libanon terhadap keseimbangan keagamaan.[2]

Salah satu organisasi politik yang sekarang telah menjadi partai politik di negara Libanon adalah Hizbullah. Hizbullah atau Partai Tuhan adalah kelompok Islam Libanon yang terdiri dari sayap militer dan sipil  didirikan pada 18 Februari 1982 untuk memerangi pendudukan Israel di selatan Libanon. Pada awalnya Hizbullah hanyalah sebuah kelompok organisasi Islam yang tidak memiliki struktur kepemimpinan yang jelas, dan tahun 1985 Hizbullah resmi menjadi partai politik utama yang mewakili komunitas Syiah[3] di Libanon, yang dipimpin oleh Hassan Nasrallah[4], dengan berkoalisi dengan partai Amal Hizbullah berhasil meraih 23 kursi perlement di Libanon selatan.[5]

Kelompok hizbullah sangat menentang keras keberadaan invasi negara lain terhadap Libanon, Hizbullah menganut konsep bahwa lembaga eksekutif berada di bawah pengawasan ulama, mereka tidak menganut konsep organisasi politik seperti yang lazim dikenal. Hal inilah yang membedakan konsep hizbullah dengan partai, organisasi, gerakan Islam lainnya. Segala macam usaha dilakukan oleh Hizbullah untuk menghentikan aksi negara lain dalam meruntuhkan kedaulatan Libanon dan kekuatan Hizbullah yang besar dalam dunia politik di Libanon juga memiliki pengaruh  yang kuat dalam kebijakan luar negeri Libanon.

1.2.Kerangka teoritis

Politik atau kebijakan luar negeri adalah perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara untuk menjalankan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain. Analisa politik luar negeri selalu melibatkan aspek domestik dan aspek internasional seperti hubungan satu negara dengan negara lain, keadaan regional suatu negara serta keadaan dunia pada saat itu, selain itu anggapan bahwa faktor domestik seperti keadaan geografis, hubungan pemerintah dengan partai politik ataupun pemerintah dengan organisasi masyarakat sama kuatnya dengan aspek internasional dalam mempengaruhi output politik luar negeri. Kebijakan luar negeri negara berkembang lebih komplek jika dibandingan dengan model kebijakan luar negeri negara maju, faktor – faktor dalam negeri seperti keadaan ekonomi, politk, struktur sosial serta instabilitas yang terdapat didalam perumusan politik luar negeri sangat memiliki pengaruh besar.

Menurut CC Rodee[6], kebijaksanaan pengambilan keputusan luar negeri bisa kita teliti dengan mempertimbangkan : prinsip dan tujuan kebijakan, kondisi formulasi kebijakan, badan – badan yang terlibat proses perencanaan, peranan partai dan kelompong kepentingan, serta teknik dan instrument[7] yang dipakai dalam pelaksanaan kebijakan, dan jika kita melihat kepada permasalahan di negara Libanon maka Hizbullah masuk kedalam peranan partai dan kelompok kepentingan

 

II. PERMASALAHAN

Emile Geamil Lahoud merupakan mantan presiden Libanon yang berkuasa dari
24 November 1998 sampai 24 November 2007. Selama masa pemerintahan Lahoud terjadi beberapa permasalahan di Libanon baik hubungannya dengan hizbullah ataupun dengan Syria, diantaranya pembunuhan perdana Menteri Rafiq Hariri.

Libanon, Hizbullah dan Syria merupakan tiga objek kajian yang saling berhubungan satu sama lainnya, Libanon dan Syria merupakan negara tetangga yang bahkan bisa dikatakan negara yang sama, tapi hubungan itu sedikit mulai terganggu ketika Presiden Hafez al-Assad[8], tidak pernah menginjak Libanon, telah mengundang permasalahan terhadap warga Libanon, sebagian masyarakat Libanon berpikiran presiden Hafez al-Assad yang memiliki pasukan di negara Libanon tidak pernah berkunjung, karena dia tidak mengakui kedaulatannya. Begitu  juga hubungannya dengan Hizbullah, Syria merupakan salah satu negara penyokong dan pendukung aksi – aksi Hizbullah, selain Iran[9]. Tapi walaupun demikian pada masa pemerintahan presiden Lahoud yang juga pro terhadap Syria,  hubungan Hizbullah, Syria dan Libanon tidak berjalan mulus, karena hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa jauhkah pengaruh Hizbullah dalam kebijakan luar negeri Libanon terhadap Syria pada masa pemerintahan president Lahoud?.

 

 

 

 

 

Bagan hubungan Libanon, Hizbullah dan Syria pada masa president Lahoud :

 

Libanon

Syria

Hizbullah

 

 

 

 

 

No mean straightforward.

Perang saudara

Keterlibatan negara Barat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PEMBAHASAN

3.1.Komposisi Sistem Pemerintahan Libanon

Dari  segi politik internal Libanon, Libanon adalah negara republik yang khas dengan tiga jabatan tertinggi disediakan untuk kelompok religius yang telah ditentukan yaitu :

Presiden : Harus seorang yang beragama Kristen Katolik Maronit

Perdana Menteri : Harus seorang yang beragama Islam dari aliran Sunni[10]

Juru bicara Parlemen : Harus seorang yang beragama Islam dari aliran Syiah

Komposisi ini seharusnya tidak menjadi hambatan untuk terciptanya kedamain di negara Libanon, tapi kekuatan Hizbullah dalam melakukan penggagalan setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi sulit menciptakan perdamaian, tapi perlu kita ketahui juga, kebijakan yang tidak pro terhadap rakyatlah yang sering dikacaukan oleh Hizbullah. Seperti resolusi PBB 1701 yang menuntut diberlakukannya genjatan senjata dalam pertempuran dengan Israel tapi tidak di lakukan oleh Hizbullah. [11]

3.2.Hubungan Libanon dengan  Hizbullah

Berbicara tentang negara Timur Tengah maka kita tidak bisa lepas dari 3 persoalan yang selalu menyelimuti negara ini yaitu darah, minyak dan senjata, dikawasan Timur Tengah batasan antara perang dan damai sangat tipis dan kabur, menurut Riza Sihbudi [12] dalam tulisanya Peta Politik Timur Tengah Memasuki Abad 21 menuliskan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan Timur Tengah menjadi daerah rawan konflik yaitu :

- Karakter budaya yang sulit dilepaskan dari faktor lingkungan alam ( padang pasir yang gersang yang membuat orang – orang cendrung mudah emosi ).

- Faktor kekayaan alam ( minyak ) yang berlimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi negara luar kawasan untuk cendrung melakukan intervensi dalam setiap persoalan internal yang terjadi.

- Kepentingan ekonomi politik Barat di Timur Tengah menjadi semakin besar dengan keberadaan negara Israel.

Sesuai dengan apa yang paparkan oleh Riza, di Libanon pun terjadi hal yang serupa, di mana semua konflik di wilayah itu terpendam secara periodik yang melibatkan Israel, Lebanon dan Syria. Sejarah Hizbullah di Libanon tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa terjadinya perang saudara di Libanon[13], yang melibatkan lebih dari satu kelompok diantaranya Rezim Syiah, Syiria An Nashiriyah, Syiah Imamiyah dalam milisi-milisi amal dan pasukan Libanon. Aktivitas Hizbullah lebih dominan dilakukan di daerah yang mayoritas berpenduduk Syi’ah, seperti pinggiran kota selatan Beirut, daerah lembah Bekaa dan wilayah Selatan Libanon. Salah satu alasan kenapa kontrol Hizbullah atas wilayah Libanon Selatan adalah lemahnya kemampuan pemerintah Libanon yang terkoyak akibat perang saudara dan kuatnya intervensi Syria yang mendorong penguatan Hizbullah. Sehingga, Hizbullah dianggap sebagai cermin gerakan perlawanan di bagian besar dunia Arab dan Muslim dunia, prinsip yang dipakai Hizbullah adalah mematuhi perintah pemimpin yang bijaksana dan menjunjung tinggi keadilan.

Tapi berbeda dengan Imad Mansour yang mengatakan bahwa Hizbullah bukanlah bagian dari negara Libanon tapi merupakan organisasi yang memiliki kepentingan sendiri terhadap negara Libanon, memang untuk menciptakan perdamaian Libanon tetapi tidak berjuang atas nama negara Lebanon [14].

 

3.3. Pengaruh Hizbullah dalam kebijakan Luar negeri Libanon terhadap Syria.

Sebelum Prancis menguasai negara Syria, Syria dan Libanon merupakan daerah yang satu, tapi setelah tahun 1920 prancis membagi daerah ini, mulai dari sinilah konflik antara dua negara ini bermunculan[15]. Syria yang sejak dulu memiliki misi khusus terhadap Libanon yaitu, Misi Historis dan Misi Strategis[16], misi yang didasarkan. pada anggapan bahwa Libanon merupakan bagian tak terpisahkan dari negara Syria serta keinginan Syria untuk menjadikan Libanon sebagai negara penyangga (buffer state) guna membatasi serangan-serangan Israel ke Syria.

Hubungan Syria dengan Libanon  serta hubungannya dengan Hizbullah kian memburuk ketika Syria terlibat dalam perang saudara yang terjadi di Libanon, ketika posisi Kristen kian terjepit dan Islam kelihatannya bakal menang, dan jika ini terjadi Libanon akan pro terhadap Islam dan akan memancing Israel campur tangan besar-besaran, dan kalau terjadi maka itu sama sekali tidak menguntungkan Syria[17].

Keadaan ini membuat Syria melakukan manuver politik untuk mendukung kelompok Kristen Libanon. Sesuatu hal yang sulit dibayangkan, terutama karena posisi tersebut menjadikan Syria bersekutu dengan Israel untuk membantu Kristen Libanon. Padahal Syria dan Israel bermusuhan satu sama lainnya.

Presiden Lahoud dikenal dengan presiden yang dekat dengan Syria, bahkan di sinyalir Lahoud merupakan boneka Syria di Libanon untuk menjalankan aksi – aksinya, dalam merugikan lembaga-lembaga Libanon dengan mendukung pelanggaran oleh badan-badan polisi rahasia menjalankan misi pemerintahan Syria seperti peranan intelejen yang tidak memberikan keamanan, melainkan memasang agen-agen, menyadap percakapan telepon, menyebarkan artikel-artikel Koran yang menjatuhkan Libanon, mengancam para hakim, mengikat para menteri dan mengepung anggota-anggota parlemen[18]. presiden Lahoud dinilai tidak berbobot dan bertindak hanya sebagai pembantu Syria Tindakan – tindakan inilah yang membuat Hizbullah menjadi tidak menyukai presiden Lahoud.

Tapi tahun 2004 dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi tahun 1995 yang menegaskan kedaulatan penuh Libanon tanpa campur tangan asing, dalam menanggapi perang yang  terjadi antara Libanon dan Israel tapi ini tidak berlaku baik bagi Hizbullah ataupun Syria mereka tetap ada di sana dan kerap meluncurkan roket ke arah Israel dan tahun 2000 Hizbullah juga bergerak sebagai partai politik dan mempunyai pengaruh kuat atas pemerintahan Libanon [19].

Tahun 2005 terjadinya kasus pembunuhan perdana mentri Libanon Rafiq Hariri, Persitiwa tersebut memicu gelombang unjuk rasa besar – besaran  menentang Syria dan meminta penarikan penuh pasukan Syria dari Libanon hal ini didasarkan terhadap penyelidikan PBB yang menemukan indikasi adanya keterlibatan Syria, tetapi Syria menyangkal, begitu juga dengan Hizbullah yang mengingingkan Syria tetap ada di Libanon.

Kebijakan luar negeri Libanon terhadap Syria pada masa pemerintahan Lahoud memperlihatkan pengaruh yang kuat yang datang dari Hizbullah, seperti kita lihat dari tidak berhasilnya pemerintah menyelesaikan teka – teki dibalik pembunuhan yang terjadi pada perdana menteri Rafiq Hariri, tetap malah mendengarkan provokasi – provokasi dari negara barat untuk mengusust Hizbullah dan Syria sebagai dalang dari peristiwa ini, tapi dilemma yang dihadapi oleh Hizbullah juga membuat Hizbullah tidak berdaya menentukan sikap , selama masa pemerintahan Lahoud disinyalir hanyalah sebagai boneka Syria dalam menjalankan kepentingannya juga tidak bisa diredam Hizbullah, seharusnya Hizbullah bisa mentukan sikap dan menemukan bukti – bukti disetiap permasalahan yang melibatkan dirinya  (Hizbullah) untuk memperlihatkan kepada dunia siapa mereka sebenarnya, dan bisa menyelesaikan permasalah Libanon selalu saja menghadapi berbagai intervensi asing secara terang-terangan sehingga apapun yang terjadi di negara ini selalu saja menjadi urusan banyak negara lain, Libanon ingin menjadi bangsa yang independen tanpa intervensi negara lain, namun segelintir politisi ingin menjadi penguasa dengan cara mencari dukungan asing

 

IV. PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Hubungan antara Libanon, Hizbullah dan Syria ketika pemerintahan presiden Lahoud seperti segitiga yang di hubungan kan dengan garis putus – putus , artinya tidak ada kejelasan yang pasti tentang hubungan ini, kita tahu bahwa Lahoud merupakan presiden yang dekat dengan Syria, begitu juga dengan Hizbullah, Syria merupakan salah satu donor dana bagi kegiatan Hizbullah. Jadi walaupun mereka saling kerjasama ataupun saling bermusuhan tapi masih ada tujuan yang tersembunyi dari hubungan ini atau bisa kita sebut dengan no mean straightforward.

4.2.Saran

Cara Libanon dalam membuat kebijkan luar negeri bisa kita lihat dari pendekatan yang mereka gunakan, semasa presiden Lahoud, teori  pengambilan kebijakan luar negeri ada yang disebut dengan structural approach yang artinya suatu kebijakan diambil dari bagaiamana sistem bekerja pada negara tersebut, teori ini dibagi menjadi 3 yaitu : formalistic structure, collegial structure dan competitive structure.

Formalistic structure artinya pendekatan dengan menjadikan presiden atau pemimpin berada pada posisi paling atas, semua kebijakan berada ditangan presiden, dalam pengambilan keputusan presiden jarang meminta saran dari para menterinya, sehingga sering terjadi bentrokan antara presiden dengan menteri – menterinya serta dengan kelompok kepentingan di negaranya.

Collegial structure merupakan pendekatan dengan menempatkan posisi presiden tidak menjadi orang nomor satu dalam pembuatan keputusan, tapi presiden membuka perundingan dengan para menteri dan kelompok kepentingan di negaranya, sedangkan competitive structure menempatkan presiden pada posisi atas, tapi membuka peluang untuk saling berebut perhatian presiden bahkan persaingan tidak sehat pun terjadi pada pendekatan ini.

Jadi jika kita merujuk pada kasus yang terjadi di negara Libanon , seharusnya presiden Lahoud menggunakan pendekatan collegial structure dalam perumusan kebijakan luar negerinya. Sehingga bentrokan antara Libanon dan Hizbullah bisa berkurang serta peluang  keterlibatan negara asing juga menjadi kecil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Bacaan Buku

Rodee, CC. ( 2006 ) . “Pengantar Ilmu Politik”. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Youngs ,Tim dan Claire Taylor. ( 2007 )“The crisis in Lebanon “.HOUSE OF COMMONS LIBRARY

Middle East Policy, Vol. XVII, No. 2, Summer 2010

Sihbudi, Riza   : peneliti PPW – LIPI ,ketua Ismes, ketua YIPIKA ( yayasan insane politika ) Jakarta, dan staf  pengajar di FISIP UI Depok

 

Sumber Bacaan Online

http://irul-pml.blogspot.com/2009/01/sejarah-konflik-di libanon.html?zx=d468a062c89dc1f5

Wikipedia : Libanon.

 

 

 

 


[1]. Sistem konfensionalisme merupakan sistem yang membagi kekuasaan seadilnya diantara aliran agama yang berbeda – beda.

[2]. Diambil dari Wikipedia ( 24 november 2010  jam 4 pm)

[3] Komunitas Syi’ah adalah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa ‘Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad saw. Dari segi bahasa, kata Syi’ah berarti pengikut, atau kelompok atau golongan, seperti yang terdapat dalam surah al-Shâffât ayat 83 yang artinya: “Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh)

[4] seorang politikus Lebanon. Ia adalah sekretaris jenderal partai Hizbullah saat ini. lahir pada 31 Agustus 1960 di Beirut

[5] Middle East Policy, Vol. XVII, No. 2, Summer 2010

[6] . CC Rodee, dkk, 2006, Pengantar Ilmu Politik, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal 499.

[7] . alat yang dipakai untuk pengumpulan sesuatu

[8] . Mantan president Syria yang tidak pernah menginjakakn kakinya di Libanon, telah yang meninggal pada tahun 2000 ( dkutip dari pdffile :Dr. Denise Youngblood Coleman, Editor in Chief, CountryWatch.com )

[9] . Iran merupakan penganut aliran Syi’ah, Libanon menjadikan para pemimpin Syi’ah di Iran sebagai rujukan dalam masalah agama dan politik.

[10] . aliran sunni merupakan sepakat bahwa para Khalifah Yang Empat (khulafaur-rasyidin) adalah sah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib

[11] .Dikutip dari Middle East Policy, Vol. XVII, No. 2, Summer 2010

[12] Drs. Riza Sihbudi merupakan peneliti PPW – LIPI ,ketua Ismes, ketua YIPIKA ( yayasan insane politika ) Jakarta, dan staf  pengajar di FISIP UI Depok. Bab 3 hal : 22

[13] Perang saudara terjadi pada April 1975, yang terjadi antara islam dan Kristen serta banyaknya warga Palestina di Libanon.

[14] Dikutip dari Middle East Policy, Vol. XVII, No. 2, Summer 2010

[16] Keinginan Syria dilihat dari segi sejarah dan strategi, dimana dulu Syria dan Libanon merupakan Negara yang bersatu dan juga strategis karena bias dijadikan banteng pertahan terhadap serangan Israel.

[17] Karena Syria tidak mengingnkan campur tangan Israel di negara Libanon.

[18] Dikutip dari pdffile :Dr. Denise Youngblood Coleman, Editor in Chief, CountryWatch.com

 
Leave a comment

Posted by on March 27, 2011 in goresan semasa kuliah

 

indonesia dan Myanmar

Peranan Indonesia Dalam Proses Demokratisasi Myanmar

( Burma )

FIELD

Keadaan demokrasi di myanmar mengalami pasang surut, menurut jurnal of Asia pacific studies 2010 Vol 1, No 2, 132-148 oleh Mohamad Faisol Keling yang artikelnya berjudul A Historical Approach to Myanmar’s Democratic Process, sejak Myanmar menerima kemerdekaanya dari ingris tahun 1948, masih dikuasai oleh 2 kekuasaan yang dominant  yaitu Jepang dan Inggris. Myanmar menjadi negara merdeka dan mencoba untuk menjalankan proses demokrasi di bawah kendali Aung Sann, tapi terkendala ketika kejadian tahun 1962. 1962 merupakan tahun  yang menandakan proses politik di myanmar digabungkan dengan kekuatan militer dibawah kendali jemdral Ne Win Pihak militer kemudian mengultimatum pemerintah  sipil dengan memberikan waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan  permasalahan-permasalahan yang dihadapi Myanmar. Karena pemerintah tidak dapat menata kembali kondisi dalam negeri Myanmar, yang  semakin diperparah dengan kegagalan U Nu dalam menata sistem  perekonomian dan administrasi Myanmar, maka timbul ketidakpuasan di  kalangan pro-militer dan militer. Dan 1974 Myanmar menggunakan sistem ekonomi sosialist di Burma. Menurut Fred R. Von Dev Mehden dalam bukunya  “The Politics  of Developed Countries” menyebutkan terdapat 5 pengertian tentang demokrasi  individual democracy, collective democracy, proletariat democracy, guided democracy and elitist democracy. Asia tenggara merupakan negara bekas jajahan barat, oleh karena inilah kebanyakan dari negara di Asia tenggara tersebut yang menerima dan mengadpsi pengaruh dari sistem pemerintah sipenjajahnya, walaupun tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tapi kebanyakan dari negara asia tenggara menggunakan sistem demokrasi di negaranya.

Myanmar dibawah kepemimpinan perdana mentri U Nu mengalamai pertumbuhan proses politik yang cepat seperti munculnya beberapa partai politik, tapi hal ini ditentang oleh jendral Ne win dan akhirnya bisa mengalahkan U nu, sejak itu kepemimpinan Myanmar dipegang oleh Ne Win.  Jendral Ne win mengklaim bahwa sistem demokrasi tidak cocok untuk negara myanmar, tapi kekuatan militerlah yang cocok untuk keadaan negara Myanmar, untuk meningkatkan kemajuan negara. Sedangkan menurut mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda. pemerintahan Junta militer Myanmar perlu memberi kesempatan untuk melakukan pembagian kekuasaan sementara dengan pemerintahan sipil. Diharapkan melalui proses transisi ini, militer berhasil diyakinkan bahwa sipil memang bisa memegang kendali kekuasaan dan militer tidak merasa terancam oleh adanya perubahan kekuasaan ke arah pemerintahan sipil yang demokratis. Sehingga pada akhirmya, pembagian kekuasaan secara seimbang antara sipil dan militer bisa diwujudkan.

Selain dari faktor ketidakpuasan Ne win terhadap pemerintahan U nu, konflik Myanmar juga disebabkan oleh etnis – etnis yang tersebar di Mynmar yang tidak memiliki rasa pengertian satu sama lainnya. Konfigurasi kekuasaan hak menjadi tidak berimbang antara etnis Burma yang mendominasi dan etnis non-Burma yang merasa ditindas. Sehingga muncullah perlawanan dari beberapa etnis non-Burma, termasuk etnis Karen, yang mendominasi wilayah pegunungan di utara, yang dikenal sebagai golden triangle (segitiga emas).jadi dengan kata lain konflik kebudayaan juga berperan dalam permasalahan demokrasi di Myanmar. Hal ini sesuai dengan hipotesanya S. Huntington “benturan antar peradaban” menurut beliau, sumber konflik dimasa mendatang tidak hanya bersumber dari masalah politik atau ekonomi saja, tapi bersumber dari perbedaan budaya, pentingnya identitas budaya selama ini telah terabaikan tidak saja pada tingkat lokal,regional bahkan juga tingkat internasional global. Hal ini terlihat dari Etnis Burma, berasal dari Tibet, merupakan etnis mayoritas di Myanmar. Namun, etnis Burma adalah kelompok yang datang belakangan di Myanmar, yang sudah lebih dahulu didiami etnis Shan (Siam dalam bahasa Thai). Etnis Shan pada umumnya menghuni wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar. Sebelum etnis Burma datang, selain etnis Shan, sudah ada etnis Mon, yang menghuni wilayah selatan, Sebagaimana terjadi di banyak negara, di antara tiga etnis utama di Myanmar ini terjadi perang. Satu sama lain silih berganti menjadi penguasa di daerah yang dinamakan Burma, kini Myanmar. Inilah yang terjadi, perebutan kekuasaan, sebelum kedatangan Inggris pada tahun 1885. Terakhir menurut Huntington dalam mekanisme kerja hubungan internasional dan kajian strategis terdapat keterbatasan disiplin ilmu yang mengakui budaya sebagai faktor yang ikut menentukan dalam pembuatan kebijakan keamanan dan hubungan luar negri. Pendapat Huntington ini juga bisa kita kaitkan dengan permasalahan di Myanmar seperti perlawanan yang dilakukan oleh Ne win terhadap U nu karena merasa sistem demokrasi yang telah berjalan di Myanmar tidak bisa memperbaiki keadaan Myanmar, Ne win merasa kekuatan militerlah yang hanya bisa memperbaiki keadaan negara Myanmar. Sedangkan menurut Prof. Ali A Mazrui dalam bukunya “ culture force in world politic” mengatakan dalam sebuah masyarakat budaya memiliki fungsi dan kekuatan yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia ,kelompok, etnis, serta suku bangsa.

HABITUS

Keadaan Myanmar saat sekarang ini masih sama dengan keadaan pada masa pemerintahan jendral Ne win. Perlawanan terhadap junta militer Myanmar telah menarik perhatian dunia,khususnya negara Asia tenggara, sekjen PBB, Ban Ki-moon dalam Sidang Majelis Umum PBB. bahkan mem­pe­ringatkan negara-negara Asia bah­wa kredibilitas mereka dapat rusak jika tidak melakukan sikap keras terhadap Myanmar men­jelang pemilu 7 November 2010 ini . selain itu Presiden AS Barack Obama juga mendesak negara-negara ASEAN. Washington me­ngaku kecewa dengan usaha peng­gunaan dialog untuk men­­do­rong perubahan de­mo­kratis. Obama juga me­minta pem­be­basan tahanan-tahanan politik, ter­masuk di antaranya Suu Kyi. langkah awal komitmen Indonesia dalam mendukung proses demokrasi di Myanmar adalah melakukan tukar pikiran dengan utusan khusus PBB untuk Myanmar Ibrahim Gambari. Pemerintah Indonesi menilai ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan masalah Myanmar, yaitu proses demokrasi, pembangunan ekonomi dan proses keamanan serta persatuan nasional.Indonesia yang merupakan salah satu anggota ASEAN memiliki peranan yang cukup strategis dalam menyelesaikan konflik ini. Indonesia berharap Pemilu Myanmar pada 2010 dapat terwujud dan juga agar referendum untuk menentukan konstitusi yang direncanakan pada 2009 dapat berlangsung secara inklusif, transparan dan mengikutsertakan semua elemen pelaku demokrasi, termasuk kaum minoritas. Tapi indonesai juga menyadari Myanmar memiliki masalah-masalah internal yang harus dipahami dunia, namun dunia berharap proses demokratisasi di negara itu tidak sampai menganggu stabilitas dan keutuhan Myanmar. Keseriusan indonesia dalam menyikapi permasalahan di Myanmar juga terlihat dari permusyawarahan KTT ASEAN di Hanoi, menurut pemerintah Indonesia pemilihan umum di Myanmar harus berjalan secara kredibel, inklusif dengan melibatkan semua pihak, transparan, dan harus sesuai dengan norma dan kaidah sebuah pemilu yang demokratis. Indonesia menggaris bawahi mengenai pentingnya Pemerintah Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum. Pandangan dan pendirian Indonesia itu juga telah dikemukakan kepada pemimpin negara-negara lain saat dimintai pandangannya mengenai Myanmar. Pandangan Indonesia dalam berbagai forum terbatas, menjadi masukan yang berharga bagi pihak Amerika Serikat maupun Eropa. Indonesia berpendapat, lebih baik mendorong, mendukung dan membantu Myanmar untuk memastikan proses demokratisasinya berjalan dengan baik, daripada pendekatannya menghukum Myanmar, apalagi dengan embargo dan sanksi karena kebijakan itu bisa kontra produktif.    Yang dimaksudkan oleh Indonesia agar mendukung dan memastikan proses demokratisasi itu berjalan dengan baik adalah dengan cara meminta secara langsung maupun tidak langsung kepada Myanmar agar langkah-langkah dalam demokratisasi dan pemilihan umum bisa dilaksanakan seperti yang dijanjikan oleh Pemerintah Myanmar. Indonesia berpendapat, demokratisasi sesuatu yang penting di Myanmar, tanpa mengabaikan permasalahan domestiknya, seperti keutuhan wilayah teritorialnya maupun persatuan nasionalnya. Oleh karena itu, seraya mendorong Myanmar untuk bisa menyelenggarakan pemilu secara demokratis, tetapi juga ikut memastikan agar demokratisasi dan perubahan politik yang dijalankan tetap dapat menjaga keutuhan nasionalnya dan tidak menimbulkan permasalahan baru yang tentunya tidak diharapkan oleh rakyat Myanmar. Indonesia juga memanfaatkan kesempatan pada KTT ASEAN ini untuk menyampaikan pandangan dan harapan Indonesia kepada Perdana Menteri Myanmar. Indonesia benar-benar berharap agar apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Myanmar benar-benar bisa diwujudkan

PRACTICE

Indonesia dalam menyikapi proses demokratisasi di Myanmar harus juga bersifat demokrasi. Indonersia harus berusaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada kedua kubu yang  mungkin saja dapat menemukan strategi yang jitu untuk mempercepat proses demokratisasi di Myanmar. Indonesia harus bisa membuka pendekatan dengan  NLD (National Leageu for Democracy) sebagai satu-satunya kekuatan politik sipil yang besar di Myanmar, untuk mengubah cara mereka melakukan aksi – aksinya melawan junta militer. Selain itu juga melakukan pendekatan dengan pemerintah Junta Militer Myanmar untuk segera melakukan reformasi militernya. Maka dari itu solusi yang konkrit untuk penyelesaian masalah domestik Myanmar terhadap rezim Junta Militer dengan menekankan penyelenggaraan pemerintahan

Jika dilihat dari struktur masyarakat Myanmar atau dari aspek budayanya, Indonesia harus bisa memperhatikan tingkah laku masyarakat Mynamar, bagaimana perbedaan antara etnis burma dengan non burma dan etnis lainnya. Karena pada dasarnya jika kita melihat kepada pandangan Prof. Ali A. Mazrui budaya memiliki kekuatan yang apabila dibina dengan sebaik – baiknya akan menghasilkan pembangunan manusia yang kuat, seperti dengan meningkatkan rasa toleransi dan perdamaian, bersatu dalam perbedaan, rasa tanggung jawab yang tinggi, solidaritas dan toleransi (humanity and peace , unity in diversity, cultural harmony, mutual respect, responsibility, solidarity, tolerance ) yang apabila hal – hal diatas bisa diterapkan di myanmar maka, Myanmar yang demokratis akan  mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, aman dan tentram. Dan tekanan dari dunia internasional pun dapat dihindari oleh Myanmar. Serta besar peluang kekacauan tidak terjadi lagi di Myanmar. Hal ini jugalah yang harus diperhatikan oleh indonesia.

 

 
Leave a comment

Posted by on March 27, 2011 in goresan semasa kuliah

 

Keberadaan Hegemoni Ekonomi Amerika di Indonesia. Masih adakah ??

Thema : Dinamika Rezim Internasional Pasca Perang Dingin: Relasi Antara Rezim Internasional dan hegemoni.

Judul : Keberadaan Hegemoni Ekonomi Amerika di Indonesia. Masih adakah ??

Oleh      : Chintia Pratiwi

Bp       : 0810951002

Dosen : Bpk. Virtuous Setyaka S.Ip. M.Si

Rezim internasional merupakan suatu aturan main dalam dunia internasional yang berisi norma, aturan dan proses pembuatan keputusan dalam sisten internasional. Menurut Stephen Kresner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip,norma,aturan, proses pembuatan keputusan yang bersifat eksplisit dan implisit berkaitan dengan ekspektasi kepentingan aktor dalam hubungan internasional. Sedangkan hegemoni merupakan bentuk kekuatan dominasi yang dijalankan oleh actor yang berkuasa. Salah satu hegemoni yang sangat kuat pengaruhnya adalah hegemoni Amerika diberbagai selutuh dunia,apalagi didukung dengan kemenangan Amerika terhadap Uni soviet semasa perang dingin.

Perang dingin merupakan pertikaian persaingan yang terjadi antara dua kekekuatan besar yang berkuasa didunia, yaitu  blok barat yang dimotori oleh Amerika (yang menggunakan paham capitalism) dan blok timur yang di motori oleh Uni soviet ( yang menggunakan paham komunis) yang tidak akan pernah bisa disatukan. Hubungan internasional pada kurun waktu sejak berakhirnya Perang Dunia II tidak lepas dari kerangka Perang Dingin. Persaingan yang terjadi diantara dua negara ini telah membuat system internasional tidak menentu karena kedua negara saling mempengaruhi system yang berlaku di dunia untuk mencapai kepentingannya, perang Dingin berakhir pada tahun 1989-1990 ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 dan menyatunya Jerman Barat dan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990.

Munculnya Amerika sebagai pemenang dalam perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, telah membawa Amerika kepada ambisi besar menjadi pemimpin tunggal yang menguasai dunia, sikap Amerika terhadap dunia makin terlihat tegas dan keras. Jika sebelumnya Amerika sangat menjaga sikap terhadap negara non blok, dengan alasan non blok tidak akan berpihak kepada blok komunis, tapi setelah kemenangannya sikap menjaga sikap ini tidak lagi terlihat. Hampir semua rezim internasional dikuasai oleh Amerika, melalui organisasi – organisasi besar yang sangat berpengaruh terhadap dunia Amerika melancarkan hegemoninya. Sebut saja International Monetary Fund (IMF), World Bank dan World Trade Organiztioan (WTO) yang tidak lebih merupakan motor penggerak dan perangkat hegemoni kepentingan negara-negara  maju khususnya Amerika. Lihat saja IMF  yang merupakan organisasi keuangan moneter internasional dengan wajah penyelamat negara yang sedang krisis dengan memberikan pinjaman luar negri, tapi kenyataannya merupakan sebuah mesin pembangkrutan negeri penerima hutang, dengan mekanisme menjadikan negara penghutang bangkrut dan tidak sanggup membayar ketika telah jatuh tempo tanggal pembayaran, dan selanjutnya IMF akan menjadi pengendali terhadap negara pengutang tersebut dan akan ditekan atau bisa jadi diancam untuk mengikuti keinginan Amerika, seperti mendukung Amerika dalam voting pemilihan dewan keamanan di PBB, dipaksa menyediakan lokasi untuk pangkalan militer, dan kebijakan – kebijakan dalam negri negara penghutang harus mengikuti alur yang telah dibuat oleh IMF baik kebijakan politik, ataupun non politik, mekanisme ini bisa kita sebut dengan sebuah Imperium Amerika.

Imperium artinya dominasi oleh sebuah negara terhadap negara lain dan melancarkan aksi – aksinya meliputi pengeksploitasian sumber daya dari negara yang didominasi,memiliki strategi untuk meningkatkan kekuatan militernya apabila cara – cara non kekerasan gagal dalam melaksanakan sebuah aksi, menyebarkan semua aspek kebudayaan baik itu bahasa, pola pikir, seni dll kepada negara yang di dominasi, mendorong penggunaan mata uangnya dinegara yang didominasi. Semua dari point – point imperium tersebut telah mewakilkan keadaan hegemoni Amerika setelah perang dingin, dengan berbagai cara Amerika melancarkan aksi nya ke seluruh dunia, khususnya terhadap negara dunia ketiga yang tengah mengalami transisi pembangunan, dengan bujuk rayu dan diplomasi yang demikian rupa berusaha membujuk negara tersebut untuk masuk kedalam alur yang telah disiapkan oleh Amerika.tidak terkecuali dengan negara kita.

Hubungan Indonesia dan Amerika merupakan hal yang penting ,seperti dalam kerjasama ekonomi,selain itu Indonesia melihat pentingnya kehadiran militer dan politik Amerika Serikat di Asia Tenggara dalam menjaga keseimbangan daerah kekuasaan negara Asia tenggara. Sebelum perang dingin berakhir, hubungan Indonesia dengan Amerika berjalan dengan lancar dan romantis.Bahkan sebelum merdeka Indonesia memiliki pandangan yang positive kepada Amerika karena Indonesia menganggap, Amerika berbeda dengan penjajah di Indonesia. Tetapi hal ini berbeda setelah kemenangan Amerika dalam perang dingin yang juga  mempengaruhi hubungannya dengan Indonesia, Amerika tidak mengingkan kemajuan di Negara Indonesia karena Amerika melihat potensi besar di Indonesia yang bisan di olah. Hubungan dengan Amerika mengalami pasang surut sesuai dengan siapa yang memimpin Indonesia, seperti masa Soeharto terkesan tidak menyukai Amerika, tapi lobi – lobi yang dilakukan oleh Amerika telah membuat Indonesia tetap melakukan kerjasama dengan Amerika, berbeda dengan pemerintahan Soekarno hubungan ini mulai membaik, karena Soekarno ingin memperbaiki keadaan perekonomian sebelumnya dengan menerapkan corak capitalism, pembangunan infrastruktur banyak dimodali oleh IMF, tapi pada kenyataannya pembangunan yang tidak merata serta peluang besar untuk melakukan KKN,telah membuat pemerintah orde lama melakukan utang luar negri besar – besaran terhadap IMF. tapi sebenarnya jika kita balik lagi ke imperium tadi maka tujuan dari bantuan IMF bukanlah murni sekedar bantuan tapi malah akan memporoti Indonesia. Liat saja  periode tahun 1990-an makin jelas di rasakan kalau semua kebijakan  Amerika tidak menyukai perkembangan Indonesia dan berusaha mempengaruhi terjadinya perubahan sesuai dengan kepentingan negaranya. System korporatokrasi ( jaringan yang bertujuan memetik laba melalui cara korupsi, kolusi, nepotisme, dari Negara dunia berkembang ) yang dipakai Amerika bisa jadi telah mengantarkan Indonesia kepada krisis tahun 1997, IMF yang dikendalikan oleh Amerika tidak membantu menyelesaikan masalah tapi hanya mempersulit keadaan Indonesia..IMF merekomendasika agar Soeharto menghentikan subsidi minyak dan makanan yang jelas – jelas akan tidak berimbang dan hanya berpihak kaum kaya saja, dan hal ini akan meningkatkan kelaparan, penyakit dan permusuhan dalam masyarakat Indonesia,  Akibatnya terjadi kegagalan ekonomi tahun 1998, dan  Indonesia tidak hanya diliputi krisis ekonomi, tetapi juga krisis politik. Dari sini terbuka peluang yang lebar bagi AS untuk mewujudkan kehendaknya, yaitu mempengaruhi perkembangan di Indonesia sesuai dengan kepentingannya.

Dari hal diatas dapat dilihat begitu banyak ketergantungan Indonesia kepada Amerika dalam bidang ekonomi, pembangunan serta politik, yang masih ada sampai sekarang. Dan jika kita kembali ke judul “Keberadaan Hegemoni Ekonomi Amerika di Indonesia. Masih adakah?” menurut penulis keberadaan hegemoni Amerika masih cukup kuat di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri keberadaan Amerika masih kita rasakan,walaupun  tidak sejelas yang dulu, keberadaannya kita rasakan dengan pengaruh kebijakan – kebijakan yang ia buat baik di negerinya ataupun hubungan bilateralnya, dan juga efek dari perjanjian pemerintah terdahulu seperti contohnya pengaruh keberadaan WTO di Indonesia dan implementasi kebijakannya, serta kita juga masih terikat dengan hutang – hutang luar negri semasa pemerintahan sebelumnya dan keterikatan kontrak dengan perusahaan – perusahaan besar dengan perusahaan Amerika, tapi hegemoni Amerika sedikit mengalami pergeseran dengan munculnya sitem multipolar di dunia seperti kehadiran China di Indonesia. China sebagaimana kita ketahui merupakan negara yang dikenal kuat dalam bidang industri, perdagangan, dan keuangan, dan Indonesia menjalin hubungan baik dengan China, peningkatan perjanjian di bidang pengembangan ekonomi, budaya serta pendidikaan telah dilakukan Indonesia.

Jadi menurut penulis hegemoni ekonomi Amerika masih tetap ada di Indonenesia tapi telah diimbangin dengan kekuatan – kekuatan baru yang muncul dalam dunia internasional Karena tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu hal terpenting dalam hubungan antar negara adalah kerja sama ekonomi , Amerika dan China merupakan dua  kekuatan yang membuat Indonesia bingung, mau dibawa kemana negara ini, Amerika dengan kekuatan dan hubungan terdahulu dengan  Indonesia atau kekuatan baru China? Dalam hal Indonesia harus secara  bijaksana siap dan antisipasi terhadap kekuatan yang ada supaya tidak menjadi bulan – bulanan negara yang lebih memiliki kemampuan dibanding Indonesia.

Ditambah lagi dengan kunjungan president Amerika ke Indonesia menuntuk Indonesia untuk menentukan sikapnya , walaupun banyak pengamat yang mengatakan ini merupakan hal yang baik, tapi kita juga harus berpikir apakah kunjungan ini hanya sekedar membicarakan kerjasama Internasional atau ada hal lain seperti memperkukuh hegemoninya untuk menghadapi kekuatan China di Indonesia?

 
Leave a comment

Posted by on March 27, 2011 in aku dia dan mereka

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.