RSS

Mempertanyakan kembali Nasionalisme Masyarakat di Kalimantan Barat. (Perbatasan RI – Malaysia )

20 Apr

Mempertanyakan kembali Nasionalisme Masyarakat di  Kalimantan Barat. (Perbatasan RI – Malaysia )

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia yang  terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama dan pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dianut masyarakatnya pun berbeda-beda. Nilai-nilai tersebut kemudian di satu padukan dan diselaraskan dalam Pancasila. Nilai-nilai ini penting karena merekalah yang mempengaruhi identitas bangsa. Oleh karena itu nasionalisme dan integrasi nasional sangat penting untuk ditekankan pada diri setiap warga Indonesia agar bangsa Indonesia tidak kehilangan Identitas. Namun kita lihat saat sekarang ini, identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar baik secara lansung atau tidak lansung.

Perbatasan merupakan wilayah yang rawan untuk terjadinya konflik, baik konflik kepentingan politik, ekonomi ataupun budaya, karena itu kesungguhan pemerintah dalam menjaga perbatasan wilayahnya sangat dipertanyakan, tidak hanya mengawasi agar wilayah tersebut di caplok oleh negara lain, tapi hal yang juga harus di perhatikan adalah warga yang berdomisili di perbatasan tersebut.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang tidak hanya berdekatan secara geografis tapi memiliki keturunan ras yang sama yaitu ras Malayan mongoloid. Karena kesamaan inilah yang seharusnya hidup berdampingan secara rukun dan damai tapi ternodai dengan faktor – faktor kesamaan ini juga.

Perbatasan negara Indonesia tepatnya di pulau Kalimantan dengan negara Malaysia telah menimbulkan konflik diantara kedua negara ini, entah siapa yang seharusnya disalahkan dalam kecendrungan masyarakat di perbatsan ini yang secara sadar rela berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia.

Permasalahan akan muncul ketika fenomena pergantian kewarganegaraan ini dipertanyakaan menggunakan semangat identitas dan nasionalisme masyarakat di Kalimantan itu sendiri, karena fenomena yang terjadi saat sekarang ini adalah banyaknya warga Negara yang tinggal di perbatasan Kalimantan tersebut yang menggunkan fasilitas dari Malaysia bahkan rela pindah kewarganegaraan.

1.2.Rumusan Masalah

  1. Bagaimana keadaan wilayah di daerah perbatasan di Kalimantan tersebut ?
  2. Bagaimana fenomena ini dilihat dari konsep identitas, nasionalisme dan transformasi identitas etnik serta interaksi social yang berlansung?
  3. Siapa yang salah dalam kasus tersebut?

1.3.Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan tulisan ini adalah untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia di Kalimantan dengan negara Malaysia. Dan siapa yang berperan dalam menciptakan atau bertanggung jawab dalam permasalahn tersebut.

1.4.Landasan Teori 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori  Konsep identitas,nasionalisme dan transformasi identitas.

  • Identitas nasional

Kata identitas terdiri nasional yang terdiri dari 2 suku kata ini bias kita artikan secara terpisah

-          Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikkannya serta membedakannya dengan hal-hal lain

-          Nasional berasal dari kata nasion yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosio-kultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan serta ideologi bersama.

Jadi identitas nasional adalah Identitas Nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia

  • Nasionalisme

Makna Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.[1]

Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan – kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa;menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, danmenganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.[2]

  • Interaksi Sosial

Jika kita berbicara mengenai permasalahn hubungan antaretnik, kita tidak dapat mengelak dari konsep interaksi social, karena interaksi social merupakan awal dari relasi dan komunikasi social antar manusia. Interaksi social merupakan sebuah proses dimana dilakukan oleh setiap orang ketika dia bertindak dalam sebuah relasi dengan orang lain. Interaksi social merupakan suatu yang komplek, dilalui oleh setiap orang.

Interaksi juga bisa diartikan sebagai sebuah proses untuk menyatakan identitasnya terhadap orang lain, dan penerimaan pengakuan atas identitas diri tersebut sehingga terbentuk perbedaan identitas antara seseorang dengan orang lain, (Schaver,2001) [3]

Untuk memahami interaksi social kita harus memahami unsur dan proses dan proses interaksi sosial.

Unsur – unsur interaksi sosial[4]:

-          Struktur social

-          Tindakan social

-          Relasi  social

-          Immperesion management

Sedangkan proses interaksi social adalah[5] :

-          Pertukaraan social

-          Kerjasama

-          Persaingan

-          Konflik

  • Transformasi Identitas

Transformasi politik merupakan konsep yang lahir untuk menjelaskan proses perubahan yang terjadi dalam satu kelompok masyarakat yang heterogen yang pada akhirnya akan mengubah budaya dari salah satu kelompok yang terdominasi.[6]

Transformasi Identitas bisa menbawa danpak negative karena akan mengakibatkan terkikisnya atau hilangnya rasa identitas asli dari masyarakat yang terdominasi dan hasilnya akan mengakibatkan berpalingnya masyarakat tersebut dari identitas aslinya sendiri.

 

BAB II. PEMBAHASAN

 

2.1. Keadaan wilayah dan penduduk  di  perbatasan Kalimantan.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

Di Kalimantan Barat misalnya yang lansung berbatasan dengan  Serawak Malaysia Timur membentang sepanjang 966 kilometer, mempunyai luas sekitar 2,1 juta hektar  atau hampir seluas Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Provinsi Sulawesi Utara. Secara administratif meliputi 5 wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu dengan 15 Kecamatan dan 98 Desa.[7]

Kondisi geografis dan Topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang masih terisolir, karena keterbatasan prasarana jalan, transportasi darat, sungai serta fasilitas publik lainnya. Kondisi ini berdampak pada kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan dan skill masyarakat daerah perbatasan yang masih tertinggal dibanding dengan masyarakat daerah Serawak.

Penduduk dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, karena akses yang mudah serta ketersediaannya fasilitas yang lebih baik. Kawasan perbatasan terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak,  lebih 60% penduduk masyarakat Puring Kencana juga memiliki KTP Malaysia dan termasuk Surat Peranak (Akte Kelahiran),[8] hal ini dikarenakan mereka lebih senang mendapatkan akte kelahiran dari Pemerintah Malaysia.

Di bidang pendidikan, usia anak-anak yang bersekolah, lebih memilih sekolah di Malaysia dengan perbandingan dalam tahun ajaran 2008 hanya 13 anak yang masuk SD di Puring Kencana, sedangkan 83 anak lainnya memilih sekolah di Malaysia. Alat ukur (mata uang) yang digunakan lebih dominan ringgit dari pada rupiah. [9]

Realitas yang memprihatinkan ini disebabkan kondisi daerah yang pembangunannya terbelakang dan terisolir (indikator daerah tertinggal dan aksebilitas rendah). Penduduk dalam melakukan aktifitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, hal ini karena akses yang mudah serta ketersediaan fasilitas yang lebih baik (menjadi hinterland Serawak). Ketergantungan perekonomian masyarakat perbatasan hampir semua barang dan jasa, tempat menjual hasil bumi masyarakat di wilayah Malaysia.

Kesenjangan kehidupan yang tejadi di daerah perbatasan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh ketimpangan infrastruktur dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah RI, contohnya seperti harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, Masyarakat lebih memilih masuk ke wilayah Malaysia untuk memenuhi kebutuhannya, bisa kita bayangkan harga semen 1 juta rupiah per sak, bensin 25 ribu rupiah per liter, sementara di negara tetangga, lebih murah, di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, warga bergantung pada pasokan listrik dari Malaysia. Jalan aspal di kawasan itu juga dibangun kontraktor Malaysia [10]

Karena ketimpangan inilah masyarakat  di perbatasan Kalimantan rela menyerahkan wilayahnya masuk ke negara tetangga. Mereka telah memindahkan patok-patok perbatasan ke wilayah negara tetangga, dan ini juga yang menjadi motivasi bagi masyarakt di perbatsan untuk  berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia.

Yang lebih ironis lagi masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur  tidak menmgenali sendiri president mereka , mereka lebih kenal dengan PM mentri Malaysia.

2.2. Bagaimana Fenomena Hubungan  ini dilihat dari konsep Identitas, Interaksi social,  Nasionalisme, dan Transformasi Identitas Etnik.

Fenomena yag terjadi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia bisa  kita lihat dengan menggunakan konsep identitas, kita tahu identitas adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia itu sendiri, tapi bagaimana dengan sebuah identitas jika dikaitkan dengan permasalahn yang terjadi dikalimantan itu sendiri ?

Dalam kasus di Kalimantan identitas dari masyarakatnya bisa dikatakan telah tergadaikan, mereka lebih memilih diakui sebagai masyarakat Malaysia, jika kita lihat bagaimana konsep identitas menjelaskan apa yang melekat yang menjadi cirri utama dari sebuah identitas telah memudar di daerah perbatasan, tapi permasalahan ini tidak bisa kita lepaskan dari peran serta pemerintah di daerah kawasan tersebut, jika Identitas suatu kawasan telah dipertanyakan maka akan berdampak kepada rasa nasionalisme dari dimana Negara yang mereka tepati, jika berpijak  pada kasus di Kalimantan  nasionalisme masyarakat pun telah terkikis, yang disebabkan karena  beberapa faktor seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi pembangunan, pendidikan dll, karena Jika kita hubungankan jiwa nasionalisme dengan keadaan perekonomian maka  akan terlihat seperti  dua sisi mata uang yang sangat erat hubungannya.

 Bagaimana mungkin rasa nasionalisme itu bisa terbangun jika kualitas hidup secara ekonomi rendah. Apalagi dengan gaji yang ditawarkan cukup menggiurkan. Rasa nasionalisme bisa kalah hanya karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Kondisi ini seolah-olah memberikan pembenaran bahwa nasionalisme bangsa ini mulai redup. Apalagi warga diperbatasan yang pendidikannnya minim. Faktor ini tidak akan menjadi hal yang tidak masuk akal jika kasusnya yang terjadi di Kalimantan seperti itu, masyarakat mana yang akan menolak jika diperhatikan seperti itu dan ditambah lagi dengan kekurang perhatian dari pemerintah sendiri.

Melihat keadaan yang seperti ini siapa yang harus dipersalahkan? Karena Salah satu faktor keterbelakangan secara ekonomi di perbatasan adalah diskriminasi ekonomi yang dilakukan pemerintah.  Kehidupan warga begitu kontras jika dibandingkan dengan daerah lain. Prioritas pembangunan yang dijanjikan pemerintah tidak sebanding dengan penghasilan kekayaan alam yang dikeruk.  Warga perbatasan tetap saja menggantungkan hidupnya di Malaysia. Mereka lebih betah tinggal di Malaysia walaupun harga diri mereka terkadang terinjak-injak, mereka diperkerjakan sebagai buruh kasar, pembantu rumah tangga, bahkan ada sebagian lagi bekerja di perkebunan karet milik warga Malaysia.[11]

Perubahan pengakuan dan berkurangnya rasa nasionalisme dari masyarakat di perbatasan Kalimantan ini terjadi karena interaksi yang secara terus menerus diantara masyarakat Serawak dan perbatsan Kalimantan, hampir setiap hari mengadakan kontak baik  kontak ekonomi, politik ataupun pendidikan, bahkan untuk bahan pokok sehari-hari, warga di perbatasan tetap bergantung ke Malaysia, ratusan bahkan ribuan warga bekerja di Sarawak, Malaysia Timur karena  konsep interaksi social melihat hubungan akan terjalin dan akan saling mempengaruhi jika terjadi secara berkesinambungan dan dalam kasus ini masyarakat di perbatasan lebih memilih berinteraksi dengan masyarakat di Serawak karena jarak dan fasilitas yang mencukupi selain itu proses kerjasama dan pertukaran social yang dilihat oleh konsep interaksi social pun terjadi di kawasan ini, seperti pemberian fasilitas yang bagus dan bisa dikatakan canggih oleh pemerintah Malaysia kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan gratis,sekolah gratis dan fasilitas yang tidak di diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada mereka.

2.3.Siapa yang salah.

Dalam pergantian kewarganegaraan ini terjadi konflik diantara masyarakat diperbatasan dengan diri masyarakat itu sendiri dan masyarakat dengan pemerintah dan yang untung dalam kasus ini adalah Malaysia karena dengan begini Malaysia semakin memantabkan eksistensinya terhadap Indonesia.

Konflik internal terjadi dalam diri masyarakt perbatasan itu sendiri, jauh dalam lubuk hatinya yang terdalam, sebenarnya mereka tidak mengingkan ini terjadi, menurut salah satu warga yang diwawancarai oleh tim metro tv, “macem mana lagi, kita diberikan fasilitas yang tidak diberikan oleh pemerintah kita sendiri.” Dan ironisnya sewaktu ditanya siapa  president Indonesia, dia menjawab “ kalau saye tidak salah Susilo bambang Yudoyono, apa dah ganti? ”[12].

Indonesia terasa jauh di desa-desa Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Warga di sana hidup dalam tatanan sendiri yang terpisah dari hiruk-pikuk perpolitikan Indonesia yang jauh. Dalam beberapa aspek, mereka justru lebih dekat dengan negara tetangga, Malaysia, dibandingkan Indonesia.

Ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga itulah yang menjadikan Indonesia semakin jauh dan asing di mata warga, semakin terbuka peluang terjadinya transformasi budaya di perbatasan, ditambah lagi dengan Masyarakat di kedua sisi batas ini,jika kita lihat dari sejarahnya merupakan dua etnik yang sama dan yang sebagian masih bertalian saudara, dipaksa untuk memiliki identitas bangsa yang berbeda melalui perjanjian dua negaranya.

Terputusnya ekonomi masyarakat perbatasan dengan ekonomi nasional adalah buah dari berpuluh tahun kebijakan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa. Kebijakan itu menempatkan wilayah perbatasan sebagai halaman belakang yang diabaikan.

Nasionalisme yang membabi buta, dan sentralisasi ekonomi yang menempatkan daerah di luar Jawa sebagai daerah modal untuk dieksploitasi, telah menutup mata terhadap realitas kesenjangan itu. Di ujung kekuasaan Orde Baru, kesenjangan itu membuahkan konflik etnis yang berdarah-darah di beberapa wilayah Kalimantan, juga di beberapa wilayah Indonesia.[13]

Jadi dalam kasus pergantian kewarganegaraan yang terjadi di perbatasan Kalimantan jika kita berlandaskan pada konsep – konsep yang telah di jelaskan diatas, maka pergantian ini wajar adanya jika factor – factornya sama seperti yang diatas, karena ketimpangan yang terjadi pun juga tidak dinginkan sepenuhnya oleh masyarakat di perbatasan, tapi apa daya jika kita dihadapkan pada kasus dan peluang yang terjadi di perbatasan, nasionalisme bisa digadaikan dengan kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat di perbatasan, tapi beda kasus jika pemerintah kita lebih terfokus lagi dalam menangani permasalahan ini

BAB III. PENUTUP

Dalam menyikapi gerak langkah negara lain dalam memperluas wilayahnya,  Indonesia harus tegas. Kita tidak boleh lagi kehilangan sejengkal pun wilayah kita, apa pun ongkosnya. Terjaganya luas wilayah Indonesia merupakan wujud dari kedaulatan kita sehingga kita harus mempertahankan dengan cara apa pun, upaya untuk mempertahankan wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua.

Kasus yang terjadi di perbatasan Kalimantan tidak sepenuhnya kesalahan dari masyarakat itu sendiri, tapi keadaan dan tuntutan kehidupanlah yang menjadikan mereka menghilangkan identitas asli mereka.

Tapi perlu juga diperhatikan peningkatan peran serta pemerintah juga harus lebih ditingkatkan kan lagi, pemerintah harus meratakan pembangunan disetiap daerah yang berada negaranya. Kita ( pemeritah dan rakyat Indonesia ) harus menyusun strategi pertahanan wilayah perbatasan. Apabila perlu, kita harus menyusun sebuah undang-undang khusus untuk itu.

Hal yang harus kita perhatikan seperti Melakukan Pemetaan Kembali Titik-Titik Perbatasan Indonesia dengan Negara lain, memberikan penyuluhan kepada masyarakat diperbatasan tentang konsep nasionalisme dan identitas diri mereka. Pembangunan di daerah perbatsan harus lebih diuamakan, dirikan mercusuar – mercusuar yang menandakan bahwa perbatasan itu milik Negara kita, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di perbatasan, tapi hal yang paling penting adalah menumbuhkan kembali semangat nasionalisme masyarakat yang berada di perbatasan.

 DAFTAR PUSTAKA

 

Sumber Buku

             Liliweri, A. 2005. Prasangka dan Konflik. LKis: Yogyakarta

             Murat, A.A .The Challenges of Globalization to Democratic Governance. Presented  on international conference held in Africa Union, Addis Ababa.

Sumber online

 http://bangsaku-indonesiaku.blogspot.com/2008/10/pengertian-nasionalisme.html

http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=13560

http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=9

http://arsip.jurnalparlemen.com/news/nasional/masyarakat-perbatasan-kaltim-tidak-kenal-presiden-sendiri.html

http://saidforever.blogspot.com/2010/09/nasionalisme-adalah-satu-paham-yang.html

http://triariyanto-nasionalisme.blogspot.com/

http://www.tandef.net/strategi-pertahanan-wilayah-perbatasan-indonesia

http://belanegarari.wordpress.com/2009/04/22/konsepsi-bela-negara-dan-ancaman-keutuhan-wilayah-kedaulatan-ri/

 


[2] Bahan kuliah DIplomasi Kebudayaan oleh bapak Alwis Azizat Murat

[3] Prof. Dr. Alo Liliweri M.S  “Prasangka dan konflik”  LKiS hal 127

[4] Ibid 

[5] Prof. Dr. Alo Liliweri M.S  “Prasangka dan konflik”  LKiS hal 129

[6] Prof. Dr. Alo Liliweri M.S  “Prasangka dan konflik”  LKiS hal 48

[9] Ibid

[12] Laporan Metro realita .

 
Leave a comment

Posted by on April 20, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: