RSS

indonesia dan Myanmar

27 Mar

Peranan Indonesia Dalam Proses Demokratisasi Myanmar

( Burma )

FIELD

Keadaan demokrasi di myanmar mengalami pasang surut, menurut jurnal of Asia pacific studies 2010 Vol 1, No 2, 132-148 oleh Mohamad Faisol Keling yang artikelnya berjudul A Historical Approach to Myanmar’s Democratic Process, sejak Myanmar menerima kemerdekaanya dari ingris tahun 1948, masih dikuasai oleh 2 kekuasaan yang dominant  yaitu Jepang dan Inggris. Myanmar menjadi negara merdeka dan mencoba untuk menjalankan proses demokrasi di bawah kendali Aung Sann, tapi terkendala ketika kejadian tahun 1962. 1962 merupakan tahun  yang menandakan proses politik di myanmar digabungkan dengan kekuatan militer dibawah kendali jemdral Ne Win Pihak militer kemudian mengultimatum pemerintah  sipil dengan memberikan waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan  permasalahan-permasalahan yang dihadapi Myanmar. Karena pemerintah tidak dapat menata kembali kondisi dalam negeri Myanmar, yang  semakin diperparah dengan kegagalan U Nu dalam menata sistem  perekonomian dan administrasi Myanmar, maka timbul ketidakpuasan di  kalangan pro-militer dan militer. Dan 1974 Myanmar menggunakan sistem ekonomi sosialist di Burma. Menurut Fred R. Von Dev Mehden dalam bukunya  “The Politics  of Developed Countries” menyebutkan terdapat 5 pengertian tentang demokrasi  individual democracy, collective democracy, proletariat democracy, guided democracy and elitist democracy. Asia tenggara merupakan negara bekas jajahan barat, oleh karena inilah kebanyakan dari negara di Asia tenggara tersebut yang menerima dan mengadpsi pengaruh dari sistem pemerintah sipenjajahnya, walaupun tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tapi kebanyakan dari negara asia tenggara menggunakan sistem demokrasi di negaranya.

Myanmar dibawah kepemimpinan perdana mentri U Nu mengalamai pertumbuhan proses politik yang cepat seperti munculnya beberapa partai politik, tapi hal ini ditentang oleh jendral Ne win dan akhirnya bisa mengalahkan U nu, sejak itu kepemimpinan Myanmar dipegang oleh Ne Win.  Jendral Ne win mengklaim bahwa sistem demokrasi tidak cocok untuk negara myanmar, tapi kekuatan militerlah yang cocok untuk keadaan negara Myanmar, untuk meningkatkan kemajuan negara. Sedangkan menurut mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda. pemerintahan Junta militer Myanmar perlu memberi kesempatan untuk melakukan pembagian kekuasaan sementara dengan pemerintahan sipil. Diharapkan melalui proses transisi ini, militer berhasil diyakinkan bahwa sipil memang bisa memegang kendali kekuasaan dan militer tidak merasa terancam oleh adanya perubahan kekuasaan ke arah pemerintahan sipil yang demokratis. Sehingga pada akhirmya, pembagian kekuasaan secara seimbang antara sipil dan militer bisa diwujudkan.

Selain dari faktor ketidakpuasan Ne win terhadap pemerintahan U nu, konflik Myanmar juga disebabkan oleh etnis – etnis yang tersebar di Mynmar yang tidak memiliki rasa pengertian satu sama lainnya. Konfigurasi kekuasaan hak menjadi tidak berimbang antara etnis Burma yang mendominasi dan etnis non-Burma yang merasa ditindas. Sehingga muncullah perlawanan dari beberapa etnis non-Burma, termasuk etnis Karen, yang mendominasi wilayah pegunungan di utara, yang dikenal sebagai golden triangle (segitiga emas).jadi dengan kata lain konflik kebudayaan juga berperan dalam permasalahan demokrasi di Myanmar. Hal ini sesuai dengan hipotesanya S. Huntington “benturan antar peradaban” menurut beliau, sumber konflik dimasa mendatang tidak hanya bersumber dari masalah politik atau ekonomi saja, tapi bersumber dari perbedaan budaya, pentingnya identitas budaya selama ini telah terabaikan tidak saja pada tingkat lokal,regional bahkan juga tingkat internasional global. Hal ini terlihat dari Etnis Burma, berasal dari Tibet, merupakan etnis mayoritas di Myanmar. Namun, etnis Burma adalah kelompok yang datang belakangan di Myanmar, yang sudah lebih dahulu didiami etnis Shan (Siam dalam bahasa Thai). Etnis Shan pada umumnya menghuni wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar. Sebelum etnis Burma datang, selain etnis Shan, sudah ada etnis Mon, yang menghuni wilayah selatan, Sebagaimana terjadi di banyak negara, di antara tiga etnis utama di Myanmar ini terjadi perang. Satu sama lain silih berganti menjadi penguasa di daerah yang dinamakan Burma, kini Myanmar. Inilah yang terjadi, perebutan kekuasaan, sebelum kedatangan Inggris pada tahun 1885. Terakhir menurut Huntington dalam mekanisme kerja hubungan internasional dan kajian strategis terdapat keterbatasan disiplin ilmu yang mengakui budaya sebagai faktor yang ikut menentukan dalam pembuatan kebijakan keamanan dan hubungan luar negri. Pendapat Huntington ini juga bisa kita kaitkan dengan permasalahan di Myanmar seperti perlawanan yang dilakukan oleh Ne win terhadap U nu karena merasa sistem demokrasi yang telah berjalan di Myanmar tidak bisa memperbaiki keadaan Myanmar, Ne win merasa kekuatan militerlah yang hanya bisa memperbaiki keadaan negara Myanmar. Sedangkan menurut Prof. Ali A Mazrui dalam bukunya “ culture force in world politic” mengatakan dalam sebuah masyarakat budaya memiliki fungsi dan kekuatan yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia ,kelompok, etnis, serta suku bangsa.

HABITUS

Keadaan Myanmar saat sekarang ini masih sama dengan keadaan pada masa pemerintahan jendral Ne win. Perlawanan terhadap junta militer Myanmar telah menarik perhatian dunia,khususnya negara Asia tenggara, sekjen PBB, Ban Ki-moon dalam Sidang Majelis Umum PBB. bahkan mem­pe­ringatkan negara-negara Asia bah­wa kredibilitas mereka dapat rusak jika tidak melakukan sikap keras terhadap Myanmar men­jelang pemilu 7 November 2010 ini . selain itu Presiden AS Barack Obama juga mendesak negara-negara ASEAN. Washington me­ngaku kecewa dengan usaha peng­gunaan dialog untuk men­­do­rong perubahan de­mo­kratis. Obama juga me­minta pem­be­basan tahanan-tahanan politik, ter­masuk di antaranya Suu Kyi. langkah awal komitmen Indonesia dalam mendukung proses demokrasi di Myanmar adalah melakukan tukar pikiran dengan utusan khusus PBB untuk Myanmar Ibrahim Gambari. Pemerintah Indonesi menilai ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan masalah Myanmar, yaitu proses demokrasi, pembangunan ekonomi dan proses keamanan serta persatuan nasional.Indonesia yang merupakan salah satu anggota ASEAN memiliki peranan yang cukup strategis dalam menyelesaikan konflik ini. Indonesia berharap Pemilu Myanmar pada 2010 dapat terwujud dan juga agar referendum untuk menentukan konstitusi yang direncanakan pada 2009 dapat berlangsung secara inklusif, transparan dan mengikutsertakan semua elemen pelaku demokrasi, termasuk kaum minoritas. Tapi indonesai juga menyadari Myanmar memiliki masalah-masalah internal yang harus dipahami dunia, namun dunia berharap proses demokratisasi di negara itu tidak sampai menganggu stabilitas dan keutuhan Myanmar. Keseriusan indonesia dalam menyikapi permasalahan di Myanmar juga terlihat dari permusyawarahan KTT ASEAN di Hanoi, menurut pemerintah Indonesia pemilihan umum di Myanmar harus berjalan secara kredibel, inklusif dengan melibatkan semua pihak, transparan, dan harus sesuai dengan norma dan kaidah sebuah pemilu yang demokratis. Indonesia menggaris bawahi mengenai pentingnya Pemerintah Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum. Pandangan dan pendirian Indonesia itu juga telah dikemukakan kepada pemimpin negara-negara lain saat dimintai pandangannya mengenai Myanmar. Pandangan Indonesia dalam berbagai forum terbatas, menjadi masukan yang berharga bagi pihak Amerika Serikat maupun Eropa. Indonesia berpendapat, lebih baik mendorong, mendukung dan membantu Myanmar untuk memastikan proses demokratisasinya berjalan dengan baik, daripada pendekatannya menghukum Myanmar, apalagi dengan embargo dan sanksi karena kebijakan itu bisa kontra produktif.    Yang dimaksudkan oleh Indonesia agar mendukung dan memastikan proses demokratisasi itu berjalan dengan baik adalah dengan cara meminta secara langsung maupun tidak langsung kepada Myanmar agar langkah-langkah dalam demokratisasi dan pemilihan umum bisa dilaksanakan seperti yang dijanjikan oleh Pemerintah Myanmar. Indonesia berpendapat, demokratisasi sesuatu yang penting di Myanmar, tanpa mengabaikan permasalahan domestiknya, seperti keutuhan wilayah teritorialnya maupun persatuan nasionalnya. Oleh karena itu, seraya mendorong Myanmar untuk bisa menyelenggarakan pemilu secara demokratis, tetapi juga ikut memastikan agar demokratisasi dan perubahan politik yang dijalankan tetap dapat menjaga keutuhan nasionalnya dan tidak menimbulkan permasalahan baru yang tentunya tidak diharapkan oleh rakyat Myanmar. Indonesia juga memanfaatkan kesempatan pada KTT ASEAN ini untuk menyampaikan pandangan dan harapan Indonesia kepada Perdana Menteri Myanmar. Indonesia benar-benar berharap agar apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Myanmar benar-benar bisa diwujudkan

PRACTICE

Indonesia dalam menyikapi proses demokratisasi di Myanmar harus juga bersifat demokrasi. Indonersia harus berusaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada kedua kubu yang  mungkin saja dapat menemukan strategi yang jitu untuk mempercepat proses demokratisasi di Myanmar. Indonesia harus bisa membuka pendekatan dengan  NLD (National Leageu for Democracy) sebagai satu-satunya kekuatan politik sipil yang besar di Myanmar, untuk mengubah cara mereka melakukan aksi – aksinya melawan junta militer. Selain itu juga melakukan pendekatan dengan pemerintah Junta Militer Myanmar untuk segera melakukan reformasi militernya. Maka dari itu solusi yang konkrit untuk penyelesaian masalah domestik Myanmar terhadap rezim Junta Militer dengan menekankan penyelenggaraan pemerintahan

Jika dilihat dari struktur masyarakat Myanmar atau dari aspek budayanya, Indonesia harus bisa memperhatikan tingkah laku masyarakat Mynamar, bagaimana perbedaan antara etnis burma dengan non burma dan etnis lainnya. Karena pada dasarnya jika kita melihat kepada pandangan Prof. Ali A. Mazrui budaya memiliki kekuatan yang apabila dibina dengan sebaik – baiknya akan menghasilkan pembangunan manusia yang kuat, seperti dengan meningkatkan rasa toleransi dan perdamaian, bersatu dalam perbedaan, rasa tanggung jawab yang tinggi, solidaritas dan toleransi (humanity and peace , unity in diversity, cultural harmony, mutual respect, responsibility, solidarity, tolerance ) yang apabila hal – hal diatas bisa diterapkan di myanmar maka, Myanmar yang demokratis akan  mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, aman dan tentram. Dan tekanan dari dunia internasional pun dapat dihindari oleh Myanmar. Serta besar peluang kekacauan tidak terjadi lagi di Myanmar. Hal ini jugalah yang harus diperhatikan oleh indonesia.

 

About these ads
 
Leave a comment

Posted by on March 27, 2011 in goresan semasa kuliah

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: